Stigma Pesantren Pascaaksi Terorisme
Oleh Ahmad Rofik
Jumat, 24 Juli 2009
Aksi terorisme kembali terjadi di Jakarta. Kali ini mengguncang kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Kecurigaan aparat keamanan dan media, pelaku yang diduga melakukan peledakan bom bunuh diri adalah anggota jaringan teroris Noordin M Top. Satu di antaranya bernama Nur Said alias Nur Hasbi yang merupakan alumnus Pondok Pesantren (Ponpes) Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo.
Lagi-lagi ponpes yang berada di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, yang dipimpin Abu Bakar Ba'asyir, dituduh menjadi latar belakang pencetakan teroris. Fakta dari rentetan aksi-aksi terorisme di Indonesia sejak 2000 hingga 2009 memang pelakunya mayoritas alumni Ponpes Ngruki. Imam Samudera, Ali Gufron, Amrozi, Salik Firdaus, Asmar Latin, Heri Golun, hingga Nur Said adalah alumni pondok tersebut.
Masyarakat dan pemerhati dunia pendidikan khususnya pesantren jadi bertanya-tanya, ada apakah dengan Ponpes Al Mukmin Ngruki? Apakah ada kurikulum pendidikannya yang salah sehingga banyak alumninya terjebak dalam aksi terorisme?
Penulis, yang pernah belajar di Ponpes Al Mukmin dan sebelumnya juga sempat belajar di ponpes yang lain, memiliki pengalaman yang bisa diceritakan. Selama belajar di Ngruki, materi pendidikan dan kurikulumnya berkategori wajar sebagaimana pesantren-pesantren yang lain. Mazhab pesantren Ngruki yang condong ke Wahabi memang secara kultural mengajarkan anak didik atau santrinya kepada ajaran Islam yang kaffah dengan disiplin yang ketat.
Alumni Ponpes Al Mukmin-selain yang tersesat ke jalan kekerasan sebagaimana Amrozi, Ali Gufron dan kawan-kawan-banyak yang sukses dalam menjalankan amanah pekerjaan dan bersosialisasi di tengah masyarakat. Ikatan Alumni Ponpes Al Mukmin memegang teguh prinsip ajaran Islam dalam mengarungi kehidupan.
Konteks demikian sesungguhnya stigma bahwa Ponpes Al Mukmin dan pesantren "turunan" yang didirikan alumni tidak salah karena memang telah mendidik siswa dan santrinya dengan ajaran Islam sesuai prinsip syariah.
Tentang pertanyaan mengapa mayoritas pelaku terorisme adalah alumni Ponpes Al Mukmin, penulis memiliki penalaran subjektif. Mayoritas pelaku aksi terorisme adalah benar alumni Ponpes Al Mukmin, Ngruki, namun mereka adalah "aktivis Islam" yang telah terindoktrinasi ajaran perjuangan Islam yang keras dan radikal.
Mereka terbina oleh komunitas pengajian, oleh da'i dan instruktur gerakan Islam yang berorientasi melakukan perlawanan radikal terhadap hegemoni Barat. Boleh dikatakan, mereka adalah kader Abdullah Sungkar, pendiri Ponpes Al Mukmin, yang "lari" ke Malaysia untuk menghindari kejaran rezim Orde Baru.
Sementara itu, aktivis Islam lapisan kedua, yang mayoritas juga alumni Ponpes Al Mukmin, secara sosiologis dan ideologis memiliki watak yang menyimpang dibanding mainstream watak-perilaku alumni Al Mukmin yang jumlahnya ribuan atau puluhan ribu orang. Secara sosiologis, berasal dari keluarga menengah ke bawah yang berasal dari pedesaan terpencil yang memiliki akar sejarah sebagai aktivis gerakan Islam pada era 1950-an.
Secara ideologis, mereka memiliki keyakinan politik yang diwariskan orangtuanya tentang konsep negara Islam atau khilafah Islamiah yang berbeda dengan konsep khilafah Hizbut Tahrir. Ideologi yang dianut oleh para pelaku terorisme semacam Amrozi, Heri Golun, dan Imam Samudera tidak dibentuk selama menempuh pendidikan di pesantren, namun oleh aktivitas gerakan Islam radikal. Namun, filosofi pemahaman Islam yang kaffah dan eksklusif terbentuk selama menempuh pendidikan di Ngruki oleh para pengajar yang dahulunya aktivis gerakan Islam.
Watak teroris yang dimiliki sebagian alumni Al Mukmin Ngruki yang menyimpang dari mainstream itu bukan dibentuk oleh sistem dan kultur pendidikan Al Mukmin, namun oleh indoktrinansi ideologis. Mereka umumnya memiliki watak santun dalam perkataan-tindakan, kehidupannya tertutup dari lingkungan, agamais, berpindah-pindah secara regular. Mereka memutuskan komunikasi atau tali silaturahim dengan keluarga besar, serta memiliki kelompok pengajian yang tidak bisa diikuti oleh umat muslim kebanyakan. Alumni dan pendidikan pesantren yang bercorak radikal umumnya gagal membaur dengan realitas kehidupan masyarakat, sehingga tumbuh stigma buruk terhadap pendidikan pesantren dan para alumninya.
Para pelaku terorisme eksponen pendidikan Pesantren Al Mukmin terdidik oleh kajian keagamaan yang eksklusif dan radikal di luar aktivitas pendidikan formal di Ngruki. Mereka tampaknya dipilih oleh "kader" jaringan terorisme yang menyusup dalam irama kehidupan pesantren, baik yang secara legal menjadi bagian organisasi Islam semacam Anshorut Tauhid, NII, MMI maupun yang merupakan sel kelompok radikal jaringan internasional.
Dalam konteks politik demikian, seharusnya Ustad Abu Bakar Ba'asyir yang dimitoskan sebagai waliyullah oleh para santri/alumni Al Mukmin memiliki sikap responsif untuk memfilter kader-santrinya agar tidak terbujuk oleh indoktrinasi kelompok radikal. Jadi, bukannya hanya (selalu) memberikan statement menyangkal setiap ada upaya menstigmatisasi eksistensi Ponpes Al Mukmin pascaaksi terorisme.
Alangkah miris hati penulis ketika tiga serangkai pelaku bom Bali I, Amrozi, Ali Gufron, dan Abdul Azis, dieksekusi mati dan jenazahnya dikuburkan, justru kader Anshorut Tauhid dan alumni Ponpes Ngruki bertakziah dan menganggap mereka sebagai "mujahid" atau pahlawan. Ini sebuah kekeliruan dalam penafsiran jihad yang fatal dalam pemahaman Islam yang kaffah.
Dari kenyataan di atas, perlulah dunia pesantren, pemerintah, dan Departemen Agama memformulasikan model pendidikan pesantren sesuai standar kurikulum nasional. Standar kurikulum pendidikan nasional sudah waktunya direncanakan dan diimplementasikan di seluruh pendidikan pesantren di Indonesia.
Pesantren yang "eksklusif" dan menolak kerja sama perlu disadarkan dengan aksi responsif dari tokoh-tokoh atau ulama-ulama Islam. Di negara ini, yang dilandasi konstitusi, seharusnya tidak ada komponen masyarakat yang mencoba hidup dalam "paham" dan konstitusi yang menyimpang-sebagaimana Darul Arqam di Malaysia yang dibubarkan karena menolak konstitusi dan diatur oleh negara.
Jika dirasakan perlu, negara bisa memasukkan materi kurikulum yang mendorong pembangunan watak kebangsaan para santri. Dengan demikian, tidak ada lagi pendidikan bersemangat antikebangsaan di dalam dunia pendidikan pesantren. Hal ini niscaya akan menjadikan pendidikan dan pesantren sebagai alat pembentuk generasi pemimpin masa depan bangsa yang agamais dan berjiwa negarawan. Begitu!***
Penulis adalah alumnus Ponpes Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo,
pendiri Kajian Islam Kaffah Wonosobo
--------------------------------------------------------------------------------
Politik | Hukum | Ekonomi | Metropolitan | Nusantara | Internasional | Hiburan | Humor | Opini | About Us
--------------------------------------------------------------------------------
Copy Right ©2000 Suara Karya Online
Powered by Hanoman-i
Kamis, 23 Juli 2009
Kamis, 04 Juni 2009
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=228467
Facebook, Apanya yang Haram?
Oleh Abd Sidiq Notonegoro
Jumat, 5 Juni 2009
Sejujurnya, saya merasa sangat terkejut dan sekaligus geli ketika mendengar kabar tentang munculnya fatwa haram terhadap situs jaringan sosial seperti facebook, friendster, dan sebagainya. Bagaimana tidak, pada era perkembangan teknologi yang demikian pesat ini dan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas tersebut dalam rangka meningkatkan serta mengefisienkan mobilitasnya justru dihadang oleh fatwa yang tidak produktif dan antikemajuan.
Karena itu, saya sempat menyimpulkan bahwa Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) XI yang diselenggarakan di Ponpes Putri Hidayatul Mubtadien Lirboyo, Kediri, pada tanggal 20-21 Mei 2009 lalu sebagai forum para santri yang gagap dalam merespons perkembangan teknologi komunikasi. Bahkan, saya sempat bersuuzon, mereka yang merancang keluarnya fatwa tersebut adalah orang-orang yang tidak mengenal sama sekali apa yang namanya facebook dan friendster, termasuk manfaat yang bisa diambil dari keduanya.
Kegagapan terhadap teknologi semacam itu kemudian mengingatkan kembali penulis pada kisah tentang Napoleon Bonaparte ketika menginvasi Mesir (1798-1801). Pada saat itu Napoleon mengenalkan sarana informasi radio kepada masyarakat Mesir. Melalui radio, Napoleon ingin menunjukkan kepada bangsa Mesir tentang perkembangan teknologi yang sangat maju di Prancis. Itu dilakukan dengan harapan perlawanan masyarakat Mesir terhadap imperialisme Prancis bisa diredam. Melalui radio tersebut, kemudian dikumandangkan pidato-pidato propaganda Napoleon dan juga disuarakannya lagu-lagu berbahasa Prancis.
Namun, bukan sambutan sukacita yang diperoleh Napoleon dari masyarakat Mesir. Justru para ulama tradisional Mesir pada saat itu mengatakan haram untuk memiliki dan mendengarkan radio. Latar belakang munculnya fatwa haram tersebut bukan karena radio tersebut produk Barat imperialis (Prancis) atau lagu-lagu yang dikumandangkan tidak mencitrakan sebagai lagu yang "Islami", tetapi lebih karena kegagapan ulama Mesir terhadap adanya teknologi radio.
Fatwa haram terhadap radio muncul dikarenakan para ulama menganggap radio sebagai "benda syaitan" karena benda mati bisa mengeluarkan bunyi atau suara seperti suara manusia. Apalagi suara-suara yang keluar dari radio tersebut semua bercita rasa Prancis-yang dinilai sebagai negeri kafir. Bagi para ulama tradisional tersebut, tidak ada makhluk di dunia ini yang bisa meniru-niru suara manusia kecuali iblis. Karena itu, apa pun yang mengeluarkan suara seperti manusia, maka dipastikan itu adalah syaitan atau iblis. Apalagi yang membawa adalah bangsa penjajah yang kafir.
Singkat cerita, setelah menyadari kegagalan tersebut, kemudian Napoleon mengubahnya dengan mengumandangkan suara orang yang qiro'ah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Barulah pada akhirnya masyarakat dan ulama Mesir bisa menerima radio dan menyadari bahwa radio bukanlah benda syaitan, tetapi alat teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan pula. Dari situlah kemudian masyarakat dan ulama Mesir mulai mengenal apa itu radio. Imperialisme Prancis pun akhirnya mampu membuka kesadaran masyarakat Mesir untuk mengenal teknologi canggih dan besar manfaatnya.
Kembali ke fatwa haram facebook dan friendster, akhirnya saya bisa memahami munculnya fatwa haram tersebut setelah juru bicara FMP3 Jatim, Emha Nabil Haroen, yang menyatakan bahwa latar belakang munculnya fatwa tersebut karena saat ini sedang marak penggunaan layanan situs jaringan sosial yang digunakan secara berlebihan. Dan, maksud "berlebihan" di sini ialah penggunaan yang menjurus pada perbuatan mesum dan yang tidak bermanfaat.
Harus diakui bahwa keberadaan facebook, friendster dan sebagainya memang bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bisa memilah mana yang bermanfaat (maslahat) dan mana yang tidak bermanfaat, bahkan menjurus pada hal yang negatif (mudarat). Namun, kalau ditelisik lebih jauh, niat awal diciptakannya facebook bukanlah untuk tujuan-tujuan maksiat. Bahkan sebaliknya, keberadaannya benar-benar memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Mulai sebagai media silaturrahim yang berjalan secara luas, menjalin hubungan dengan kolega bisnis lebih intens, hingga media dakwah yang bersifat masif.
Karena itu, penyematan haram pada facebook-nya dapat dikatakan tidak tepat atau berlebihan. Sebab, tujuan utama diciptakan facebook adalah untuk menciptakan jaringan sosial, sehingga dapat dikatakan tujuan penciptaan facebook adalah mulia. Keharamannya sesungguhnya terletak pada bagaimana individu yang menggunakannya, apakah untuk tujuan baik atau tujuan mesum. Sama halnya dengan kitab suci Al-Qur'an yang pada dasarnya difirmankan Allah SWT untuk menjadi petunjuk hidup umat manusia. Namun, dalam implementasinya, tidak jarang ditemukan orang-orang yang menyalahgunakan ayat-ayat suci tersebut untuk tujuan-tujuan sesat. Misalnya, untuk jimat, rajah atau mantra-mantra. Apakah dalam hal demikian itu yang haram adalah ayatnya atau orang yang menyalahgunakannya? Atau kedua-duanya?
Dengan membidik aspek perilaku sebagai objek hukumnya, maka akan jelas mana yang harus terkena hukum dan yang tidak. Jika aspek perilaku yang menjadi objek hukum, tindakan merekrut anggota teroris pun haram meski dengan mengatasnamakan agama. Sebab, harus diakui, akhir-akhir ini organisasi teror telah mempergunakan jaringan sosial (facebook) untuk merekrut anggota. Akhirnya, apabila maksud hati FMP3 Jatim adalah untuk menunjukkan tanggung jawab sosial dunia pesantren terhadap pembangunan bangsa, tidakkah lebih utama FMP3 mereproduksi fatwa hukum untuk lapangan dan permainan golf, permainan biliar dan sejenisnya, yang diakui atau tidak berpotensi untuk terjadinya perilaku menyimpang dan maksiatnya lebih besar? Dan, janganlah institusi-institusi ataupun forum keagamaan membuat aturan-aturan hukum dengan menjadikan agama sebagai back up yang justru menjebaknya ke dalam kejumudan dan kebodohan.***
Penulis adalah pengajar di Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Gresik
--------------------------------------------------------------------------------
Politik | Hukum | Ekonomi | Metropolitan | Nusantara | Internasional | Hiburan | Humor | Opini | About Us
--------------------------------------------------------------------------------
Copy Right ©2000 Suara Karya Online
Powered by Hanoman-i
Oleh Abd Sidiq Notonegoro
Jumat, 5 Juni 2009
Sejujurnya, saya merasa sangat terkejut dan sekaligus geli ketika mendengar kabar tentang munculnya fatwa haram terhadap situs jaringan sosial seperti facebook, friendster, dan sebagainya. Bagaimana tidak, pada era perkembangan teknologi yang demikian pesat ini dan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas tersebut dalam rangka meningkatkan serta mengefisienkan mobilitasnya justru dihadang oleh fatwa yang tidak produktif dan antikemajuan.
Karena itu, saya sempat menyimpulkan bahwa Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) XI yang diselenggarakan di Ponpes Putri Hidayatul Mubtadien Lirboyo, Kediri, pada tanggal 20-21 Mei 2009 lalu sebagai forum para santri yang gagap dalam merespons perkembangan teknologi komunikasi. Bahkan, saya sempat bersuuzon, mereka yang merancang keluarnya fatwa tersebut adalah orang-orang yang tidak mengenal sama sekali apa yang namanya facebook dan friendster, termasuk manfaat yang bisa diambil dari keduanya.
Kegagapan terhadap teknologi semacam itu kemudian mengingatkan kembali penulis pada kisah tentang Napoleon Bonaparte ketika menginvasi Mesir (1798-1801). Pada saat itu Napoleon mengenalkan sarana informasi radio kepada masyarakat Mesir. Melalui radio, Napoleon ingin menunjukkan kepada bangsa Mesir tentang perkembangan teknologi yang sangat maju di Prancis. Itu dilakukan dengan harapan perlawanan masyarakat Mesir terhadap imperialisme Prancis bisa diredam. Melalui radio tersebut, kemudian dikumandangkan pidato-pidato propaganda Napoleon dan juga disuarakannya lagu-lagu berbahasa Prancis.
Namun, bukan sambutan sukacita yang diperoleh Napoleon dari masyarakat Mesir. Justru para ulama tradisional Mesir pada saat itu mengatakan haram untuk memiliki dan mendengarkan radio. Latar belakang munculnya fatwa haram tersebut bukan karena radio tersebut produk Barat imperialis (Prancis) atau lagu-lagu yang dikumandangkan tidak mencitrakan sebagai lagu yang "Islami", tetapi lebih karena kegagapan ulama Mesir terhadap adanya teknologi radio.
Fatwa haram terhadap radio muncul dikarenakan para ulama menganggap radio sebagai "benda syaitan" karena benda mati bisa mengeluarkan bunyi atau suara seperti suara manusia. Apalagi suara-suara yang keluar dari radio tersebut semua bercita rasa Prancis-yang dinilai sebagai negeri kafir. Bagi para ulama tradisional tersebut, tidak ada makhluk di dunia ini yang bisa meniru-niru suara manusia kecuali iblis. Karena itu, apa pun yang mengeluarkan suara seperti manusia, maka dipastikan itu adalah syaitan atau iblis. Apalagi yang membawa adalah bangsa penjajah yang kafir.
Singkat cerita, setelah menyadari kegagalan tersebut, kemudian Napoleon mengubahnya dengan mengumandangkan suara orang yang qiro'ah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Barulah pada akhirnya masyarakat dan ulama Mesir bisa menerima radio dan menyadari bahwa radio bukanlah benda syaitan, tetapi alat teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan pula. Dari situlah kemudian masyarakat dan ulama Mesir mulai mengenal apa itu radio. Imperialisme Prancis pun akhirnya mampu membuka kesadaran masyarakat Mesir untuk mengenal teknologi canggih dan besar manfaatnya.
Kembali ke fatwa haram facebook dan friendster, akhirnya saya bisa memahami munculnya fatwa haram tersebut setelah juru bicara FMP3 Jatim, Emha Nabil Haroen, yang menyatakan bahwa latar belakang munculnya fatwa tersebut karena saat ini sedang marak penggunaan layanan situs jaringan sosial yang digunakan secara berlebihan. Dan, maksud "berlebihan" di sini ialah penggunaan yang menjurus pada perbuatan mesum dan yang tidak bermanfaat.
Harus diakui bahwa keberadaan facebook, friendster dan sebagainya memang bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bisa memilah mana yang bermanfaat (maslahat) dan mana yang tidak bermanfaat, bahkan menjurus pada hal yang negatif (mudarat). Namun, kalau ditelisik lebih jauh, niat awal diciptakannya facebook bukanlah untuk tujuan-tujuan maksiat. Bahkan sebaliknya, keberadaannya benar-benar memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Mulai sebagai media silaturrahim yang berjalan secara luas, menjalin hubungan dengan kolega bisnis lebih intens, hingga media dakwah yang bersifat masif.
Karena itu, penyematan haram pada facebook-nya dapat dikatakan tidak tepat atau berlebihan. Sebab, tujuan utama diciptakan facebook adalah untuk menciptakan jaringan sosial, sehingga dapat dikatakan tujuan penciptaan facebook adalah mulia. Keharamannya sesungguhnya terletak pada bagaimana individu yang menggunakannya, apakah untuk tujuan baik atau tujuan mesum. Sama halnya dengan kitab suci Al-Qur'an yang pada dasarnya difirmankan Allah SWT untuk menjadi petunjuk hidup umat manusia. Namun, dalam implementasinya, tidak jarang ditemukan orang-orang yang menyalahgunakan ayat-ayat suci tersebut untuk tujuan-tujuan sesat. Misalnya, untuk jimat, rajah atau mantra-mantra. Apakah dalam hal demikian itu yang haram adalah ayatnya atau orang yang menyalahgunakannya? Atau kedua-duanya?
Dengan membidik aspek perilaku sebagai objek hukumnya, maka akan jelas mana yang harus terkena hukum dan yang tidak. Jika aspek perilaku yang menjadi objek hukum, tindakan merekrut anggota teroris pun haram meski dengan mengatasnamakan agama. Sebab, harus diakui, akhir-akhir ini organisasi teror telah mempergunakan jaringan sosial (facebook) untuk merekrut anggota. Akhirnya, apabila maksud hati FMP3 Jatim adalah untuk menunjukkan tanggung jawab sosial dunia pesantren terhadap pembangunan bangsa, tidakkah lebih utama FMP3 mereproduksi fatwa hukum untuk lapangan dan permainan golf, permainan biliar dan sejenisnya, yang diakui atau tidak berpotensi untuk terjadinya perilaku menyimpang dan maksiatnya lebih besar? Dan, janganlah institusi-institusi ataupun forum keagamaan membuat aturan-aturan hukum dengan menjadikan agama sebagai back up yang justru menjebaknya ke dalam kejumudan dan kebodohan.***
Penulis adalah pengajar di Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Gresik
--------------------------------------------------------------------------------
Politik | Hukum | Ekonomi | Metropolitan | Nusantara | Internasional | Hiburan | Humor | Opini | About Us
--------------------------------------------------------------------------------
Copy Right ©2000 Suara Karya Online
Powered by Hanoman-i
Jumat, 22 Mei 2009
Realisme Politik PKB
Meskipun tabulasi hasil pemilu legislatif belum secara resmi diumumkan, namun sudah dapat diperkirakan tentang partai politik (parpol) yang mendapatkan keunggulan dominan, standar, minimal atau bahkan yang harus gulung tikar. Dan yang cukup menarik, adanya beberapa parpol yang dalam Pemilu 2004 mendapatkan suara sangat signifikan, dalam Pemilu 2009 ini harus melorot tajam. Diantara yang menarik untuk dicermati ialah anjloknya suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terutama di Jawa Timur yang selama ini dipandang sebagai lumbung emas PKB.
Jauh hari memang banyak pengamat yang sudah memprediksi bahwa dalam Pemilu 2009 ini PKB sangat sulit untuk menjadi jawara di Jawa Timur. Minimal ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab utamanya gembosnya suara PKB di Jatim. Pertama, konflik internal antara KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dimana kemudian menjelang pemilu legislatif, Gus Dur membelokkan dukungannya ke Partai Gerinda milik Prabowo Subiyanto. Kedua, perpecahan PKB yang akhirnya melahirkan partai baru bernama Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Dan ketiga, ormas Nahdlatul Ulama (NU) secara kelembagaan mengambil jarak dengan seluruh parpol, termasuk PKB yang selama ini memiliki pemilih loyalis dari basis NU.
Dari ketiga faktor diatas, memang yang paling dominan dijadikan alasan keterpurukan PKB ialah hilangnya dukungan Gus Dur terhadap PKB pimpinan Cak Imin. Padahal di Jawa Timur, suara Gus Dur masih cukup berpengaruh dilingkungan warga Nahdliyin. Paling tidak, realitas ini tercermin dengan adanya 2 kelompok calon anggota legislatif (caleg) PKB yang berebut untuk didaftar oleh KPU sebagai peserta pemilu. Yaitu antara kelompok caleg yang menolak Cak Imin sebagai Ketua DPP PKB dan yang pro Cak Imin.
Pada pemilu 2009 ini perolehan suara PKB di Jawa Timur hanya 12,5 % jauh dibawah perolehan Partai Demokrat (21,9 %) dan PDI-P (15,6). Bahkan juga di bawah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang untuk wilayah Jatim sering dipandang sebelah mata. Hal ini tidak lepas karena secara umum masyarakat Jatim terkooptasi pada 2 karakter dominan, yaitu santri (nahdliyin) dan abangan. Masyarakat yang secara religius bercorak puritanis-pragmatis (PKS) dan modernis-rasional-realistik (PAN) hanyalah komunitas yang relatif kecil.
Sehingga ada kesan, menurunnya suara PKB dalam pemilu 2009 ini sebagai bencana besar dikalangan masyarakat nahdliyin sendiri. Sehingga --- bukan saja warga NU, tapi juga para pengamat politik NU --- banyak yang menangisi keterpurukan PKB ini. Ini memang tidak lepas dari adanya citra bahwa PKB adalah saluran politik ideologis warga NU. Sehingga kekalahan PKB seakan-akan merupakan kekalahan riil NU.
Pertanyaannya, benarkah menurunnya perolehan PKB Jatim dalam pemilu 2009 ini sebagai bentuk kegagalan NU dalam berpolitik --- atau minimal kegagalan politik kaum nahdliyin ? Benarkah kesuraman PKB merupakan kesuraman NU ? Menurut penulis, terlalu prematur dan tidak logis bila mengkaitkan keterpurukan PKB di Jatim sama artinya dengan keterpurukan NU.
Tetapi sebaliknya, menurunnya perolehan PKB merupakan pengalaman politik yang sangat berharga bagi kalangan elit NU. Baik dari kalangan elit politik ataupun elit kiai. Karenanya, tidak perlu menjadi kesedihan mendalam bagi warga NU hanya karena gagalnya PKB untuk menjadi kekuatan politik yang dominan di Jatim. Tapi sebaliknya, elit dan warga NU perlu berfikir rasional bahwa realitas ini justru merupakan keberhasilan pembangunan politik yang rasional dan mandiri bagi NU. Beberapa konflik yang menimpa parpol berbasis massa NU --- seperti PKB, PKNU, PPP dan sebagainya --- memberikan kesadaran politik tersendiri bagi warga NU untuk menentukan pilihan politiknya. Yaitu bahwa pilihan politik haruslah selaras dengan pilihan hati nurani, bukan harus selalu selaras dengan pilihan kiai atau tokoh NU.
Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pemilu 2009 ini kurang menguntungkan PKB dalam hal bagian kursi kekuasaan legislatif. Bahkan mungkin secara material pun mengganggu kondisi internal NU dalam jangka pendek. Namun ke depan bisa dipastikan kemandirian dan kedewasaan politik warga NU bisa diandalkan. Dengan semakin mandirinya warga NU dalam menempatkan pilihan politiknya, diharapkan di masa depan keberadaan “politik aliran” kian berkurang drastis. Kemudian berkembang politik yang bercorak nasionalisme, namun didukung dan diwarnai oleh suasana religius yang tinggi.
Selain itu, perolehan suara yang diraup PKB pada pemilu 2009 ini bisa dikatakan sebagai dukungan warga NU yang riil dan realistis. Inilah massa PKB sejati, massa yang tidak dijebak oleh kepentingan kelompok sektarianism sempit. Dengan kondisi seperti ini, diharapkan perjalanan PKB ke depan untuk menjadi partai inklusif kian sehat. PKB tidak diombang-ambingkan oleh kepentingan elit tertentu, baik elit politik ataupun elit kiai. PKB benar-benar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat banyak.
Akhirnya, mudah-mudahan parpol yang masih bercorak aliran dengan mengandalkan massa ‘tradisional’ mengalami kondisi yang sama seperti yang pernah dialami PKB. Sehingga masyarakat kian disadarkan akan hak politiknya yang tidak bisa di’beli’ partai tertentu dengan mengatas-namakan kepentingan aliran atau kelompok.
Abd. Sidiq Notonegoro
Dosen di Univ. Muhammadiyah Gresik
Rabu, 22 April 2009
Sabtu, 04 April 2009
Selasa, 31 Maret 2009
Jumat, 13 Maret 2009
Kamis, 12 Maret 2009
Bentuk Kegiatan
Studi Buku “Guru Goblok Ketemu Murid Goblok”
Tema
Inovasi Menuju Pendidik Ideal
Latar Belakang
Sudahkah para pendidik atau guru membuat target keberhasilan bagi murid-muridnya secara matematis ? Bisakah seorang guru memberikan jaminan kepada orang tua/wali murid bahwa siswa yang didiknya akan mengalami peningkatan kualitas yang signifikan --- dengan tanpa disertai perilaku anarkhis sebagaimana yang akhir-akhir ini mewarnai berita-berita surat kabar ?
Dapat dikatakan bahwa kemauan murid untuk menjadi individu yang sukses, tergantung dari bagaimana sang guru tersebut dalam memperlakukan dirinya. Ingat pepatah “guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Ironisnya, harapan tersebut tidak dapat dicapai secara optimal. Hal yang paling sederhana, tidak sedikit murid kelas 4 SD yang belum bisa membaca secara lancar. Lebih ironis lagi, tidak sedikit pula pelajar SMA atau bahkan mahasiswa yang belum mampu merancang cita-cita atau keinginannya untuk menyambut masa depan.
Semua tidak semata-mata terkait dengan sistem atau metode pendidikan yang diterapkan. Tetapi ada yang secara kasat mata tidak terlihat, namun membawa pengaruh yang sangat signifikan. Yaitu aspek psikologi guru dan murid itu sendiri dalam memandang relasionalnya antara guru dan murid. Tidak sedikit ditemukan guru yang sok tahu, padahal sesungguhnya tidak tahu. Juga murid yang merasa sudah mengerti diantara ilmunya yang pas-pasan.
Persoalannya, proses pembelajaran untuk menjadi orang yang ahli dalam bidangnya jauh lebih panjang dan rumit daripada pembelajaran untuk hanya sekedar tahu secara teori. Berangkat dari problem itulah, studi buku ini digelar dalam rangka untuk menumbuhkan semangat inovasi guru dan juga murid agar tidak merasa sudah dipuncak --- padahal masih sedang terpekur di dasar.
Tujuan Kegiatan
1. Menemukan proses pendidikan dan pembelajaran tepat bagi siswa.
2. Tumbuhnya motivasi bagi guru untuk terus belajar (teori dan praktek) dan terus merasa kurang sehingga tidak berhenti untuk terus belajar.
Studi Buku “Guru Goblok Ketemu Murid Goblok”
Tema
Inovasi Menuju Pendidik Ideal
Latar Belakang
Sudahkah para pendidik atau guru membuat target keberhasilan bagi murid-muridnya secara matematis ? Bisakah seorang guru memberikan jaminan kepada orang tua/wali murid bahwa siswa yang didiknya akan mengalami peningkatan kualitas yang signifikan --- dengan tanpa disertai perilaku anarkhis sebagaimana yang akhir-akhir ini mewarnai berita-berita surat kabar ?
Dapat dikatakan bahwa kemauan murid untuk menjadi individu yang sukses, tergantung dari bagaimana sang guru tersebut dalam memperlakukan dirinya. Ingat pepatah “guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Ironisnya, harapan tersebut tidak dapat dicapai secara optimal. Hal yang paling sederhana, tidak sedikit murid kelas 4 SD yang belum bisa membaca secara lancar. Lebih ironis lagi, tidak sedikit pula pelajar SMA atau bahkan mahasiswa yang belum mampu merancang cita-cita atau keinginannya untuk menyambut masa depan.
Semua tidak semata-mata terkait dengan sistem atau metode pendidikan yang diterapkan. Tetapi ada yang secara kasat mata tidak terlihat, namun membawa pengaruh yang sangat signifikan. Yaitu aspek psikologi guru dan murid itu sendiri dalam memandang relasionalnya antara guru dan murid. Tidak sedikit ditemukan guru yang sok tahu, padahal sesungguhnya tidak tahu. Juga murid yang merasa sudah mengerti diantara ilmunya yang pas-pasan.
Persoalannya, proses pembelajaran untuk menjadi orang yang ahli dalam bidangnya jauh lebih panjang dan rumit daripada pembelajaran untuk hanya sekedar tahu secara teori. Berangkat dari problem itulah, studi buku ini digelar dalam rangka untuk menumbuhkan semangat inovasi guru dan juga murid agar tidak merasa sudah dipuncak --- padahal masih sedang terpekur di dasar.
Tujuan Kegiatan
1. Menemukan proses pendidikan dan pembelajaran tepat bagi siswa.
2. Tumbuhnya motivasi bagi guru untuk terus belajar (teori dan praktek) dan terus merasa kurang sehingga tidak berhenti untuk terus belajar.
Sabtu, 07 Maret 2009
Kamis, 26 Februari 2009
Rabu, 28 Januari 2009
(Me)Rokok Tidak Haram
Abd. Sidiq Notonegoro
Dosen Fakultas Agama Islam
Univ. Muhammadiyah Gresik
Munculnya fatwa haram terhadap rokok dari ruang Sidang Komisi Fatwa III Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia yang digelar di Padangpanjang, Sumatera Barat pada tanggal 23-26 Januari 2009 lalu sukses memantik kontroversi. Dengan alasan aspek mudlaratnya lebih besar daripada aspek faedahnya, forum ulama tersebut memutuskan untuk memberi fatwa haram terhadap pengkonsumsian rokok untuk kalangan terbatas ---. yaitu anak-anak/remaja, ibu hamil dan merokok di tempat umum. Sedangkan untuk laki-laki dewasa hukumnya makruh (dianjurkan untuk ditinggalkan).
Bagi yang pro dengan fatwa “rokok itu haram”, memandang rokok sama sekali tidak ada manfaat dan kebaikannya bagi penggunanya. Bahkan rokok justru dituding sebagai salah satu faktor penyebab kerusakan anak/remaja sebagai generasi bangsa. Sehingga hadirnya fatwa tersebut merupakan satu upaya untuk perlindungan dan menyelamatkan terhadap anak generasi bangsa ini.
Sebaliknya, bagi yang menentang keluarnya fatwa tersebut memandang bahwa MUI sangat berlebihan dalam menyikapi dampak negatif rokok. Lebih dari itu, fatwa MUI tentang rokok tersebut justru berpotensi menimbulkan mudlarat (dampak negatif) yang lebih besar daripada manfaatnya. Secara umum mudlarat yang kemungkinan muncul ada 2 (dua), yaitu mudlarat bagi MUI sendiri, dan mudlarat bagi masyarakat.
Bukan tidak mungkin, bila kemudian fatwa tersebut kurang direspon oleh masyarakat --- terlebih lagi juga penolakan masyarakat tersebut mendapatkan legitimasi dari organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah --- maka bisa mengurangi legitimasi dan kredibilitas MUI dihadapan umat. Dan tampaknya indikasi ketidak-patuhan masyarakat terhadap fatwa MUI tersebut cukup besar. Apalagi merokok merupakan kebiasaan sebagian umat Islam di Indonesia, tak terkecuali kalangan kiai/ulama.
Sedangkan mudlarat yang lain, dengan keluarnya fatwa MUI tersebut berpotensi untuk mengusik sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Petani tembakau pun turut resah karena penghasilan utama mereka dari tembakau. Juga berkaitan dengan sektor tenaga kerja, karena pada kenyataannya pabrik rokoklah yang paling sukses untuk mengurangi angka pengangguran di negeri ini. Lebih dari itu, sumbangan industri rokok terhadap pendapatan negara --- yang diorientasikan untuk pembangunan --- relatif sangat besar, bahkan bukan tidak mungkin termasuk yang dipergunakan untuk membiayai sidang fatwa MUI di Padangpanjang ini.
* * *
Pertanyaannya, bila (me)rokok diharamkan --- meski hanya untuk kalangan terbatas ---, bagaimana dengan hasil jual beli rokok atau tembakaunya ? Apakah juga bisa hukumi haram, karena telah memberikan kesempatan orang lain untuk mengkonsumsi zat yang telah dihukumi haram pula ? Apakah keharaman hanya ditimpakan kepada pengguna (konsumen)nya saja, sedang yang mengambil keuntungan materialnya justru terbebas dari hukum ?
Pertanyaan lain, adakah hukum yang pemberlakuannya hanya untuk kalangan terbatas, sedangkan efek negatifnya sejatinya tidak terbatas ? Apakah hanya anak-anak/remaja saja yang berpotensi terserang penyakit paru-paru atau jantung bila mereka mengkonsumsi rokok, sedangkan kalau mereka sudah dewasa tidak ? Mungkinkah sebuah hukum yang diduga dampak negatifnya bersifat massif, justru penegakannya cenderung diskriminatif ?
Kemudian apa batasan seseorang masih digolongkan sebagai anak-anak/remaja ? Apakah mereka dibatasi oleh akil-baligh, usia atau kemandiriannya ? Bila ukurannya akil baligh, maka mereka yang sudah masuk akil-baligh sudah dikategorikan dewasa, dan halal untuk merokok. Bila ukurannya usia, usia berapakah yang tepat seseorang bisa disebut telah dewasa ? Atau kalau kemandirian, bagaimana bila seseorang yang masih tergolong usia anak-anak tapi secara pikiran dan ekonomi telah mampu memutuskan sendiri ?
Karena itu, kalau ditilik lebih dalam bahwa sesungguhnya fatwa MUI tentang rokok nyata-nyata jauh dari sikap kearifannya. Alangkah arif bila MUI lebih dulu melakukan sosialisasi ke masyarakat akan dampak buruk rokok secara intensif. Sehingga bila masyarakat benar-benar mampu menyadari akan dampak buruk rokok, kemudian MUI menindak-lanjutinya dengan mengeluarkan fatwa haram. Para ulama yang terhimpun dalam MUI seyogyanya berusaha meneladani perilaku Rasulullah SAW sebelum akhirnya Allah menurunkan hukum haram pada khamr.
Bila ada pakar kesehatan yang mengatakan bahwa “satu batang rokok dapat memotong kehidupan kita selama 5 menit”, maka satu fatwa MUI tentang rokok ini memungkinkan untuk memotong kehidupan masyarakat bawah untuk sedikit lebih baik selama bertahun-tahun, bahkan turun-temurun. Terlebih lagi bila kemudian ada tindakan-tindakan yang bernuansa teror yang menebar ancaman --- bagi anak-anak/remaja, ibu hamil atau individu yang kedapatan merokok di tempat umum --- dengan alasan menegakkan fatwa MUI.
* * *
Masalah manfaat rokok sejatinya masih debatable. Bagi ahli kesehatan mungkin bisa saja mengatakan bahwa merokok tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kesehatan, tapi harus dipahami pula bahwa ada sebagian orang yang menjadikan rokok sebagai terapy psikologi. Misalnya menghilangkan kejenuhan dan bahkan untuk memudahkan menggali inspirasi. Banyak tokoh di negeri ini yang ide-ide cerdasnya mengalir deras tatkala asap rokok juga mengepul bebas dari dalam mulutnya.
Akhirnya, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa fatwa MUI sebenarnya tidak terlalu mengikat. Maka tidak ada larangan atau keharaman untuk tidak mengikutinya. Keharaman merokok --- sebagaimana versinya MUI --- tidaklah sekuat hukumnya daging babi atau khamr, karena itu masih bisa dikatakan tidak mengikat bagi yang tidak menerimanya. Wallahu a’lam.
Dosen Fakultas Agama Islam
Univ. Muhammadiyah Gresik
Munculnya fatwa haram terhadap rokok dari ruang Sidang Komisi Fatwa III Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia yang digelar di Padangpanjang, Sumatera Barat pada tanggal 23-26 Januari 2009 lalu sukses memantik kontroversi. Dengan alasan aspek mudlaratnya lebih besar daripada aspek faedahnya, forum ulama tersebut memutuskan untuk memberi fatwa haram terhadap pengkonsumsian rokok untuk kalangan terbatas ---. yaitu anak-anak/remaja, ibu hamil dan merokok di tempat umum. Sedangkan untuk laki-laki dewasa hukumnya makruh (dianjurkan untuk ditinggalkan).
Bagi yang pro dengan fatwa “rokok itu haram”, memandang rokok sama sekali tidak ada manfaat dan kebaikannya bagi penggunanya. Bahkan rokok justru dituding sebagai salah satu faktor penyebab kerusakan anak/remaja sebagai generasi bangsa. Sehingga hadirnya fatwa tersebut merupakan satu upaya untuk perlindungan dan menyelamatkan terhadap anak generasi bangsa ini.
Sebaliknya, bagi yang menentang keluarnya fatwa tersebut memandang bahwa MUI sangat berlebihan dalam menyikapi dampak negatif rokok. Lebih dari itu, fatwa MUI tentang rokok tersebut justru berpotensi menimbulkan mudlarat (dampak negatif) yang lebih besar daripada manfaatnya. Secara umum mudlarat yang kemungkinan muncul ada 2 (dua), yaitu mudlarat bagi MUI sendiri, dan mudlarat bagi masyarakat.
Bukan tidak mungkin, bila kemudian fatwa tersebut kurang direspon oleh masyarakat --- terlebih lagi juga penolakan masyarakat tersebut mendapatkan legitimasi dari organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah --- maka bisa mengurangi legitimasi dan kredibilitas MUI dihadapan umat. Dan tampaknya indikasi ketidak-patuhan masyarakat terhadap fatwa MUI tersebut cukup besar. Apalagi merokok merupakan kebiasaan sebagian umat Islam di Indonesia, tak terkecuali kalangan kiai/ulama.
Sedangkan mudlarat yang lain, dengan keluarnya fatwa MUI tersebut berpotensi untuk mengusik sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Petani tembakau pun turut resah karena penghasilan utama mereka dari tembakau. Juga berkaitan dengan sektor tenaga kerja, karena pada kenyataannya pabrik rokoklah yang paling sukses untuk mengurangi angka pengangguran di negeri ini. Lebih dari itu, sumbangan industri rokok terhadap pendapatan negara --- yang diorientasikan untuk pembangunan --- relatif sangat besar, bahkan bukan tidak mungkin termasuk yang dipergunakan untuk membiayai sidang fatwa MUI di Padangpanjang ini.
* * *
Pertanyaannya, bila (me)rokok diharamkan --- meski hanya untuk kalangan terbatas ---, bagaimana dengan hasil jual beli rokok atau tembakaunya ? Apakah juga bisa hukumi haram, karena telah memberikan kesempatan orang lain untuk mengkonsumsi zat yang telah dihukumi haram pula ? Apakah keharaman hanya ditimpakan kepada pengguna (konsumen)nya saja, sedang yang mengambil keuntungan materialnya justru terbebas dari hukum ?
Pertanyaan lain, adakah hukum yang pemberlakuannya hanya untuk kalangan terbatas, sedangkan efek negatifnya sejatinya tidak terbatas ? Apakah hanya anak-anak/remaja saja yang berpotensi terserang penyakit paru-paru atau jantung bila mereka mengkonsumsi rokok, sedangkan kalau mereka sudah dewasa tidak ? Mungkinkah sebuah hukum yang diduga dampak negatifnya bersifat massif, justru penegakannya cenderung diskriminatif ?
Kemudian apa batasan seseorang masih digolongkan sebagai anak-anak/remaja ? Apakah mereka dibatasi oleh akil-baligh, usia atau kemandiriannya ? Bila ukurannya akil baligh, maka mereka yang sudah masuk akil-baligh sudah dikategorikan dewasa, dan halal untuk merokok. Bila ukurannya usia, usia berapakah yang tepat seseorang bisa disebut telah dewasa ? Atau kalau kemandirian, bagaimana bila seseorang yang masih tergolong usia anak-anak tapi secara pikiran dan ekonomi telah mampu memutuskan sendiri ?
Karena itu, kalau ditilik lebih dalam bahwa sesungguhnya fatwa MUI tentang rokok nyata-nyata jauh dari sikap kearifannya. Alangkah arif bila MUI lebih dulu melakukan sosialisasi ke masyarakat akan dampak buruk rokok secara intensif. Sehingga bila masyarakat benar-benar mampu menyadari akan dampak buruk rokok, kemudian MUI menindak-lanjutinya dengan mengeluarkan fatwa haram. Para ulama yang terhimpun dalam MUI seyogyanya berusaha meneladani perilaku Rasulullah SAW sebelum akhirnya Allah menurunkan hukum haram pada khamr.
Bila ada pakar kesehatan yang mengatakan bahwa “satu batang rokok dapat memotong kehidupan kita selama 5 menit”, maka satu fatwa MUI tentang rokok ini memungkinkan untuk memotong kehidupan masyarakat bawah untuk sedikit lebih baik selama bertahun-tahun, bahkan turun-temurun. Terlebih lagi bila kemudian ada tindakan-tindakan yang bernuansa teror yang menebar ancaman --- bagi anak-anak/remaja, ibu hamil atau individu yang kedapatan merokok di tempat umum --- dengan alasan menegakkan fatwa MUI.
* * *
Masalah manfaat rokok sejatinya masih debatable. Bagi ahli kesehatan mungkin bisa saja mengatakan bahwa merokok tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kesehatan, tapi harus dipahami pula bahwa ada sebagian orang yang menjadikan rokok sebagai terapy psikologi. Misalnya menghilangkan kejenuhan dan bahkan untuk memudahkan menggali inspirasi. Banyak tokoh di negeri ini yang ide-ide cerdasnya mengalir deras tatkala asap rokok juga mengepul bebas dari dalam mulutnya.
Akhirnya, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa fatwa MUI sebenarnya tidak terlalu mengikat. Maka tidak ada larangan atau keharaman untuk tidak mengikutinya. Keharaman merokok --- sebagaimana versinya MUI --- tidaklah sekuat hukumnya daging babi atau khamr, karena itu masih bisa dikatakan tidak mengikat bagi yang tidak menerimanya. Wallahu a’lam.
Jumat, 17 Oktober 2008
Buku Sak Dos, Duit Sak Sen
http://www.surya.co.id/web/Opini/Buku-Sak-Dos-Duit-Sak-Sen.html
Friday, 17 October 2008
Mengapa dosen lebih senang menghabiskan waktunya hanya untuk mengajar di dalam kelas? Ya, karena hanya kegiatan itulah yang tidak banyak memakan biaya. Penghargaan pemerintah terhadap hasil riset dosen pun dapat dikatakan sangatlah rendah.SEORANG dosen harus mampu menulis buku dan artikel di media massa, kata Ardhie Raditya dalam artikelnya yang berjudul “Ironi Rekrutmen Dosen PTN” (Surya, 8/10/2008). Tapi oleh Pudjo Sugito --- yang almuni Charles Sturt University-Riverina, Australia --- pendapat Ardhie dipandang belum cukup. Karenanya, dalam tulisannya yang berjudul “Dicari : The Real Lecturer !!!” (Surya, 09/10/2008), dijelaskan bahwa standar ideal seorang dosen harus selaras dengan tugas pokoknya, yang lazim dikenal dengan istilah Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Seorang dosen yang tugasnya mengajar, hanya layak disebut sebagai “guru”. Dosen juga harus melakukan penelitian yang linier dengan bidang ilmu yang ditekuninya, papar Pudjo. Hasilnya dapat dijadikan referensi yang up to date dalam mengajar mahasiswa, sekaligus kian meningkatkan kompetensi keilmuannya.Tulisan Ardhie Raditya dan Pudjo Sugito tampak sangat ideal. Tapi untuk standar Indonesia, mungkin masih utopis. Apakah semua dosen yang tidak menulis buku atau artikel, tidak melakukan penelitian dan atau melakukan pengabdian kepada masyarakat tergolong sebagai dosen yang tidak berkualitas? Jawabannya adalah “tunggu dulu”.Tidak sedikit dosen yang terpaksa enggan untuk menulis buku, melakukan riset dan lebih-lebih melakukan pengabdian terhadap masyarakat, semata-mata karena rendahnya dukungan dari pihak-pihak terkait. Utamanya dukungan finansial, karena pada umumnya kondisi ekonomi dosen masih lebih parah daripada seorang cleaning service di hotel atau swalayan. Maka, tidak berlebihan kalau istilah DOSEN kerapkali dipelesetkan “bukune sak dos, duitnya sak sen (bukunya 1 kotak, uangnya hanya 1 rupiah). Saat ini saja, tatkala pemerintah menggelindingkan aturan bahwa dosen harus berpendidikan minimal S2, dosen-dosen lama yang masih S1 kelabakan mencari pinjaman uang untuk melanjutkan studi. Mengapa harus utang? Karena honor dari mengajar hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang paling sederhana. Sesekali memang ada tambahan dari sisa dana riset, itupun hanya cukup untuk membeli buku beberapa judul saja. Tidak sedikit pula dosen yang rumahnya masih kontrak dan motornya kredit.Semestinya, seorang dosen sudah harus hidup layak dengan menjalani 3 profesi tadi (pendidik, peneliti dan pengabdi bagi masyarakat). Tetapi realitasnya bagaimana? Beberapa rekan yang mengajar di kampus negeri pernah mengeluh karena dana riset yang diperoleh dari pendidikan tinggi (Dikti) harus disetor sekian persen ke kampus. Alasannya, karena riset yang dilakukan mengatas-namakan kampus. Mungkin cukup lumrah bagi PTS yang juga harus bersusah payah menggaji dosen dan karyawan dari kantongnya sendiri. Penghargaan pemerintah terhadap hasil riset dosen pun dapat dikatakan sangatlah rendah. Tidak banyak hasil riset dosen, yang sejatinya sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, yang diaplikasikan secara massif oleh pemerintah. Akhirnya, harapan untuk sedikit meneguk untung finansial dari hasil temuannya kala dimanfaatkan masyarakat pun hanya mimpi di siang bolong. Akibatnya, dosen kembali melempem melakukan penelitian. Karena antara tenaga dan pikiran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan penghargaan finansial dan moral yang diperolehnya.Mengapa dosen lebih senang menghabiskan waktunya hanya untuk mengajar di dalam kelas? Ya, karena hanya kegiatan itulah yang tidak banyak memakan biaya. Satu hal lagi yang menarik dari tulisan Pudjo ialah masalah “dosen outsourcing” atau yang lazim disebut “dosen kontrak”. Pudjo menunjukkan bahwa ”dosen kontrak” bukanlah hal baru di Eropa dan Amerika. Bahkan di negara-negara maju tersebut, semua dosen berstatus sebagai dosen kontrak. Dalam klausul kontrak kerjanya, setiap tahunnya dosen harus mau melakukan penelitian yang linier dengan bidang keilmuannya dan kemudian mempublikasikannya pada sebuah jurnal internasional. Bila tidak, dapat dipastikan dosen itu akan diputus kontraknya.Sayangnya, Pudjo tidak memaparkan hak-hak dosen setelah memenuhi seluruh klausul yang ada dalam kontrak. Juga terkait dengan jaminan ekonomi bagi sang dosen agar cukup tersedia dana untuk melakukan riset. Kemudian, bila hasil riset tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan untuk/oleh masyarakat luas, kompensasi apa yang bisa dinikmati oleh sang periset (dosen)?Harus diakui, ada perlakuan-perlakuan yang berbeda, yang diberikan perguruan tinggi antara dosen tetap dan dosen kontrak. Tidak saja terkait dengan penghasilan atau tunjangan kesejahteraan lainnya. Meski secara kualitas dosen kontrak tidak selalu lebih rendah dari dosen tetap. Bahkan, dalam banyak hal, dosen kontrak tampak lebih unggul. Tetapi juga hak berkompetisi dalam melakukan penelitian dengan memanfaatkan dana-dana bantuan, baik dari pemerintah ataupun dari kampus itu sendiri.Demikianlah realitas yang njomplang tentang dosen di negeri ini dengan di luar negeri. Maka, tidaklah bijaksana bila harus menuntut kesetaraan kewajiban antara dosen di sini dengan di sana. Pertanyaannya, kapan dosen di negeri ini yang sudah memiliki “buku sak dos, duit sak dos”.
Friday, 17 October 2008
Mengapa dosen lebih senang menghabiskan waktunya hanya untuk mengajar di dalam kelas? Ya, karena hanya kegiatan itulah yang tidak banyak memakan biaya. Penghargaan pemerintah terhadap hasil riset dosen pun dapat dikatakan sangatlah rendah.SEORANG dosen harus mampu menulis buku dan artikel di media massa, kata Ardhie Raditya dalam artikelnya yang berjudul “Ironi Rekrutmen Dosen PTN” (Surya, 8/10/2008). Tapi oleh Pudjo Sugito --- yang almuni Charles Sturt University-Riverina, Australia --- pendapat Ardhie dipandang belum cukup. Karenanya, dalam tulisannya yang berjudul “Dicari : The Real Lecturer !!!” (Surya, 09/10/2008), dijelaskan bahwa standar ideal seorang dosen harus selaras dengan tugas pokoknya, yang lazim dikenal dengan istilah Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Seorang dosen yang tugasnya mengajar, hanya layak disebut sebagai “guru”. Dosen juga harus melakukan penelitian yang linier dengan bidang ilmu yang ditekuninya, papar Pudjo. Hasilnya dapat dijadikan referensi yang up to date dalam mengajar mahasiswa, sekaligus kian meningkatkan kompetensi keilmuannya.Tulisan Ardhie Raditya dan Pudjo Sugito tampak sangat ideal. Tapi untuk standar Indonesia, mungkin masih utopis. Apakah semua dosen yang tidak menulis buku atau artikel, tidak melakukan penelitian dan atau melakukan pengabdian kepada masyarakat tergolong sebagai dosen yang tidak berkualitas? Jawabannya adalah “tunggu dulu”.Tidak sedikit dosen yang terpaksa enggan untuk menulis buku, melakukan riset dan lebih-lebih melakukan pengabdian terhadap masyarakat, semata-mata karena rendahnya dukungan dari pihak-pihak terkait. Utamanya dukungan finansial, karena pada umumnya kondisi ekonomi dosen masih lebih parah daripada seorang cleaning service di hotel atau swalayan. Maka, tidak berlebihan kalau istilah DOSEN kerapkali dipelesetkan “bukune sak dos, duitnya sak sen (bukunya 1 kotak, uangnya hanya 1 rupiah). Saat ini saja, tatkala pemerintah menggelindingkan aturan bahwa dosen harus berpendidikan minimal S2, dosen-dosen lama yang masih S1 kelabakan mencari pinjaman uang untuk melanjutkan studi. Mengapa harus utang? Karena honor dari mengajar hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang paling sederhana. Sesekali memang ada tambahan dari sisa dana riset, itupun hanya cukup untuk membeli buku beberapa judul saja. Tidak sedikit pula dosen yang rumahnya masih kontrak dan motornya kredit.Semestinya, seorang dosen sudah harus hidup layak dengan menjalani 3 profesi tadi (pendidik, peneliti dan pengabdi bagi masyarakat). Tetapi realitasnya bagaimana? Beberapa rekan yang mengajar di kampus negeri pernah mengeluh karena dana riset yang diperoleh dari pendidikan tinggi (Dikti) harus disetor sekian persen ke kampus. Alasannya, karena riset yang dilakukan mengatas-namakan kampus. Mungkin cukup lumrah bagi PTS yang juga harus bersusah payah menggaji dosen dan karyawan dari kantongnya sendiri. Penghargaan pemerintah terhadap hasil riset dosen pun dapat dikatakan sangatlah rendah. Tidak banyak hasil riset dosen, yang sejatinya sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, yang diaplikasikan secara massif oleh pemerintah. Akhirnya, harapan untuk sedikit meneguk untung finansial dari hasil temuannya kala dimanfaatkan masyarakat pun hanya mimpi di siang bolong. Akibatnya, dosen kembali melempem melakukan penelitian. Karena antara tenaga dan pikiran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan penghargaan finansial dan moral yang diperolehnya.Mengapa dosen lebih senang menghabiskan waktunya hanya untuk mengajar di dalam kelas? Ya, karena hanya kegiatan itulah yang tidak banyak memakan biaya. Satu hal lagi yang menarik dari tulisan Pudjo ialah masalah “dosen outsourcing” atau yang lazim disebut “dosen kontrak”. Pudjo menunjukkan bahwa ”dosen kontrak” bukanlah hal baru di Eropa dan Amerika. Bahkan di negara-negara maju tersebut, semua dosen berstatus sebagai dosen kontrak. Dalam klausul kontrak kerjanya, setiap tahunnya dosen harus mau melakukan penelitian yang linier dengan bidang keilmuannya dan kemudian mempublikasikannya pada sebuah jurnal internasional. Bila tidak, dapat dipastikan dosen itu akan diputus kontraknya.Sayangnya, Pudjo tidak memaparkan hak-hak dosen setelah memenuhi seluruh klausul yang ada dalam kontrak. Juga terkait dengan jaminan ekonomi bagi sang dosen agar cukup tersedia dana untuk melakukan riset. Kemudian, bila hasil riset tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan untuk/oleh masyarakat luas, kompensasi apa yang bisa dinikmati oleh sang periset (dosen)?Harus diakui, ada perlakuan-perlakuan yang berbeda, yang diberikan perguruan tinggi antara dosen tetap dan dosen kontrak. Tidak saja terkait dengan penghasilan atau tunjangan kesejahteraan lainnya. Meski secara kualitas dosen kontrak tidak selalu lebih rendah dari dosen tetap. Bahkan, dalam banyak hal, dosen kontrak tampak lebih unggul. Tetapi juga hak berkompetisi dalam melakukan penelitian dengan memanfaatkan dana-dana bantuan, baik dari pemerintah ataupun dari kampus itu sendiri.Demikianlah realitas yang njomplang tentang dosen di negeri ini dengan di luar negeri. Maka, tidaklah bijaksana bila harus menuntut kesetaraan kewajiban antara dosen di sini dengan di sana. Pertanyaannya, kapan dosen di negeri ini yang sudah memiliki “buku sak dos, duit sak dos”.
Kamis, 16 Oktober 2008
Pengemis Konvensional Diburu, Pengemis Kontemporer Menyerbu
JAWA POS [ Jum'at, 17 Oktober 2008 ]
Era pengemis konvensional, tampaknya, segera berakhir. Mereka bakal menjadi objek buruan petugas Satpol PP yang seakan tidak kenal lelah menjebloskan mereka ke "penjara" Liposos. Lebih dari itu, mereka juga bakal kalah bersaing dengan pengemis "kontemporer" dalam berebut rezeki cuma-cuma dari kaum dermawan. Bahkan, kaum dermawan pun seakan terjebak rasa tidak berdaya manakala berhadapan dengan pengemis modern itu.
Selama ini, pengemis konvensional dipandang sebagai "sampah" yang dapat mengotori pemandangan kota. Penampilan mereka yang kumuh, dekil, dan bau tubuh yang tidak sedap dinikmati hidung kerap dipandang sebagai hal yang menjijikkan. Belum lagi wilayah operasi mereka tidak pandang bulu. Umumnya, mereka tersebar di terminal, pasar, atau door to door dari rumah ke rumah.
Pendek kata, pengemis "konvensional" itu lebih mengedepankan kepapaan dan ketidakberdayaan mereka untuk mengekspresikan diri sebagai orang miskin. Mereka tidak pernah lelah menyusuri jalan. Pengemis ini tidak terlalu berharap pemberian lebih dari dermawan. Selaras dengan kesederhanaan alat yang mereka gunakan, yakni kaleng dan batok kelapa, uang receh pun mereka terima dengan ekspresi syukur melalui ucapan terima kasih kepada pemberinya.Seiring dengan kian berkurangnya pengemis konvensional, sekarang marak kemunculan pengemis kontemporer. Penampilan mereka benar-benar berbalik 180 derajat jika dibandingkan dengan penampilan pengemis konvensional. Mereka tidak lagi bersenjata kaleng atau tempurung kelapa. Mereka membawa amplop berlabel nama yayasan pendidikan, panti asuhan, atau panitia pembangunan masjid, lengkap dengan alamat dan nomor telepon. Pengemis model baru ini juga melengkapi diri dengan penampilan yang modis, berdasi, berbaju rapi, dan bersepatu. Yang perempuan umumnya memakai busana muslim (berjilbab). Pengemis kontemporer seakan memberikan pesan kepada calon dermawan bahwa mereka bukan "pengemis", melainkan pekerja sosial yang sedang menjalankan tugas mulia. Karena itu, memberikan bantuan kepada mereka sama artinya dengan menyalurkan bantuan yang tepat sasaran.Pengemis gaya baru ini juga relatif lebih cerdas dalam membidik sasaran. Mereka umumnya nongkrong di tempat anjungan tunai mandiri (ATM), SPBU, kantor pos, dan fasilitas pelayanan publik lain. Mereka tidak perlu berkeringat dan ber-capek-capek menyusuri jalan. Mereka juga tidak perlu mengetuk-ngetuk kaca pintu mobil sekadar untuk meminta sedekah ala kadarnya. Sebagian di antara mereka memang ada yang bergerilya ke kompleks perumahan atau ke kampung/desa. Namun, mereka melengkapi diri dengan proposal, kuitansi, dan daftar penyumbang.
Penampilan mereka cukup menarik calon donatur untuk memberikan bantuan relatif banyak dibandingkan yang biasa diberikan kepada pengemis konvensional. Umumnya, para donatur menyumbang minimal seribu. Tidak sedikit pula yang memberikan lima atau sepuluh ribu rupiah. Itu, sepertinya, sebanding dengan beban psikologis yang memancar dari amplop kosong yang mereka terima sebelum masuk ATM untuk diisi uang sekeluar dari ATM. Sang donatur seakan tersandera oleh "kekuatan" amplop tersebut dan menganggap tidak pantas bila harus memasukkan uang receh ke dalam amplop. Meski ada pula yang akhirnya mengembalikan amplop itu dalam kondisi tetap kosong.Kemunculan pengemis kontemporer itu dapat dijadikan indikasi kian kompleksnya penyakit sosial di masyarakat. Tidak saja kemiskinan masih menggurita di kehidupan masyarakat, mentalitas miskin juga kian mengkristal pada sebagian individu yang masih berada dalam usia produktif. Dengan begitu, menjadi pengemis "gaya baru" itu menjadi pilihan untuk mendapatkan dana segar dalam waktu singkat. Dengan sedikit memermak penampilan diri dan menyamar sebagai pekerja sosial (dari yayasan, panti asuhan, atau masjid), mereka bisa dengan enjoy mengemis tanpa merasa kehilangan harga diri. Menghilangkan penyakit sosial memang tidak mudah. Dibutuhkan langkah-langkah sistematis dengan melibatkan seluruh aspek kehidupan. Pertama, pemerintah harus berani bertindak tegas terhadap para pekerja sosial "gadungan" atau tidak jelas identitasnya. Penegakan aturan harus dijalankan dengan konsisten. Bila mereka terbukti berbohong (mencatut nama lembaga sosial tertentu atau bahkan membuat identitas palsu), sudah sepantasnya mereka dijerat pasal penipuan.
Kedua, masyarakat umum seyogianya tidak mudah tergerak hati untuk memberikan bantuan kepada mereka yang tidak jelas latar belakangnya, baik pribadi maupun lembaga yang dibawanya. Sebab, memberikan amal sejatinya tidak semata-mata berlandasan aspek keikhlasan semata. Asas manfaat bagi peruntukannya juga perlu dipertimbangkan. Niat baik saja tidak cukup, bahkan bisa menjadi mudarat kalau salah sasaran. Misalnya, mengakibatkan seseorang menjadi kian tergantung pada profesi pengemis.
Lebih bijaksana dan bermanfaat bila masyarakat yang berniat beramal menyalurkan hartanya ke lembaga-lembaga yang diketahui identitasnya dengan jelas dan memang sedang membutuhkan bantuan keuangan. Atau, bantuan bisa juga diarahkan ke badan-badan amil zakat, infak, dan sodaqoh yang sudah mengantongi izin dari pemerintah dan punya reputasi positif.Ketiga, lembaga-lembaga sosial, baik yayasan pendidikan, panti asuhan, maupun masjid, tidak selayaknya menggerakkan jamaahnya untuk menjalani profesi sebagai pengemis. Meski (andai kata) hasil dari mengemis itu seluruhnya untuk kepentingan lembaga. Apalah artinya membangun lembaga sosial kalau ujung-ujungnya hanya memproduksi pengemis-pengemis profesional. (soe)
Era pengemis konvensional, tampaknya, segera berakhir. Mereka bakal menjadi objek buruan petugas Satpol PP yang seakan tidak kenal lelah menjebloskan mereka ke "penjara" Liposos. Lebih dari itu, mereka juga bakal kalah bersaing dengan pengemis "kontemporer" dalam berebut rezeki cuma-cuma dari kaum dermawan. Bahkan, kaum dermawan pun seakan terjebak rasa tidak berdaya manakala berhadapan dengan pengemis modern itu.
Selama ini, pengemis konvensional dipandang sebagai "sampah" yang dapat mengotori pemandangan kota. Penampilan mereka yang kumuh, dekil, dan bau tubuh yang tidak sedap dinikmati hidung kerap dipandang sebagai hal yang menjijikkan. Belum lagi wilayah operasi mereka tidak pandang bulu. Umumnya, mereka tersebar di terminal, pasar, atau door to door dari rumah ke rumah.
Pendek kata, pengemis "konvensional" itu lebih mengedepankan kepapaan dan ketidakberdayaan mereka untuk mengekspresikan diri sebagai orang miskin. Mereka tidak pernah lelah menyusuri jalan. Pengemis ini tidak terlalu berharap pemberian lebih dari dermawan. Selaras dengan kesederhanaan alat yang mereka gunakan, yakni kaleng dan batok kelapa, uang receh pun mereka terima dengan ekspresi syukur melalui ucapan terima kasih kepada pemberinya.Seiring dengan kian berkurangnya pengemis konvensional, sekarang marak kemunculan pengemis kontemporer. Penampilan mereka benar-benar berbalik 180 derajat jika dibandingkan dengan penampilan pengemis konvensional. Mereka tidak lagi bersenjata kaleng atau tempurung kelapa. Mereka membawa amplop berlabel nama yayasan pendidikan, panti asuhan, atau panitia pembangunan masjid, lengkap dengan alamat dan nomor telepon. Pengemis model baru ini juga melengkapi diri dengan penampilan yang modis, berdasi, berbaju rapi, dan bersepatu. Yang perempuan umumnya memakai busana muslim (berjilbab). Pengemis kontemporer seakan memberikan pesan kepada calon dermawan bahwa mereka bukan "pengemis", melainkan pekerja sosial yang sedang menjalankan tugas mulia. Karena itu, memberikan bantuan kepada mereka sama artinya dengan menyalurkan bantuan yang tepat sasaran.Pengemis gaya baru ini juga relatif lebih cerdas dalam membidik sasaran. Mereka umumnya nongkrong di tempat anjungan tunai mandiri (ATM), SPBU, kantor pos, dan fasilitas pelayanan publik lain. Mereka tidak perlu berkeringat dan ber-capek-capek menyusuri jalan. Mereka juga tidak perlu mengetuk-ngetuk kaca pintu mobil sekadar untuk meminta sedekah ala kadarnya. Sebagian di antara mereka memang ada yang bergerilya ke kompleks perumahan atau ke kampung/desa. Namun, mereka melengkapi diri dengan proposal, kuitansi, dan daftar penyumbang.
Penampilan mereka cukup menarik calon donatur untuk memberikan bantuan relatif banyak dibandingkan yang biasa diberikan kepada pengemis konvensional. Umumnya, para donatur menyumbang minimal seribu. Tidak sedikit pula yang memberikan lima atau sepuluh ribu rupiah. Itu, sepertinya, sebanding dengan beban psikologis yang memancar dari amplop kosong yang mereka terima sebelum masuk ATM untuk diisi uang sekeluar dari ATM. Sang donatur seakan tersandera oleh "kekuatan" amplop tersebut dan menganggap tidak pantas bila harus memasukkan uang receh ke dalam amplop. Meski ada pula yang akhirnya mengembalikan amplop itu dalam kondisi tetap kosong.Kemunculan pengemis kontemporer itu dapat dijadikan indikasi kian kompleksnya penyakit sosial di masyarakat. Tidak saja kemiskinan masih menggurita di kehidupan masyarakat, mentalitas miskin juga kian mengkristal pada sebagian individu yang masih berada dalam usia produktif. Dengan begitu, menjadi pengemis "gaya baru" itu menjadi pilihan untuk mendapatkan dana segar dalam waktu singkat. Dengan sedikit memermak penampilan diri dan menyamar sebagai pekerja sosial (dari yayasan, panti asuhan, atau masjid), mereka bisa dengan enjoy mengemis tanpa merasa kehilangan harga diri. Menghilangkan penyakit sosial memang tidak mudah. Dibutuhkan langkah-langkah sistematis dengan melibatkan seluruh aspek kehidupan. Pertama, pemerintah harus berani bertindak tegas terhadap para pekerja sosial "gadungan" atau tidak jelas identitasnya. Penegakan aturan harus dijalankan dengan konsisten. Bila mereka terbukti berbohong (mencatut nama lembaga sosial tertentu atau bahkan membuat identitas palsu), sudah sepantasnya mereka dijerat pasal penipuan.
Kedua, masyarakat umum seyogianya tidak mudah tergerak hati untuk memberikan bantuan kepada mereka yang tidak jelas latar belakangnya, baik pribadi maupun lembaga yang dibawanya. Sebab, memberikan amal sejatinya tidak semata-mata berlandasan aspek keikhlasan semata. Asas manfaat bagi peruntukannya juga perlu dipertimbangkan. Niat baik saja tidak cukup, bahkan bisa menjadi mudarat kalau salah sasaran. Misalnya, mengakibatkan seseorang menjadi kian tergantung pada profesi pengemis.
Lebih bijaksana dan bermanfaat bila masyarakat yang berniat beramal menyalurkan hartanya ke lembaga-lembaga yang diketahui identitasnya dengan jelas dan memang sedang membutuhkan bantuan keuangan. Atau, bantuan bisa juga diarahkan ke badan-badan amil zakat, infak, dan sodaqoh yang sudah mengantongi izin dari pemerintah dan punya reputasi positif.Ketiga, lembaga-lembaga sosial, baik yayasan pendidikan, panti asuhan, maupun masjid, tidak selayaknya menggerakkan jamaahnya untuk menjalani profesi sebagai pengemis. Meski (andai kata) hasil dari mengemis itu seluruhnya untuk kepentingan lembaga. Apalah artinya membangun lembaga sosial kalau ujung-ujungnya hanya memproduksi pengemis-pengemis profesional. (soe)
Selasa, 16 September 2008
Selasa, 19 Agustus 2008
Keroposnya Kemauan "Mendengarkan"
Oleh:Sidiq Notonegoro
aktivis Pemuda Muhammadiyah Jatim
Kabar kurang sedap kembali berembus dari gedung wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk kali kesekian, hal tak patut ditorehkan lagi oleh anggota legislatif. Banyak anggota dewan mangkir dari sidang paripurna istimewa pada 15 Agustus 2008.
Padahal, menghadiri sidang paripurna istimewa merupakan salah satu kewajiban anggota dewan yang tidak boleh ditinggalkan. Kecuali, alasan mereka bisa dibenarkan. Yang ironis, sebagian besar di antara mereka tidak hadir tanpa memberikan alasan jelas.
Tujuan formal kehadiran dalam sidang paripurna istimewa tersebut ialah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Lebih dari itu, dengan mengikuti sidang paripurna istimewa seperti itu, ke depan sesungguhnya diharapkan terwujud sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Inti sidang paripurna istimewa ialah pidato kenegaraan berkaitan dengan langkah, kebijakan, dan solusi pemerintah (baca: presiden) soal pembangunan bangsa. Dengan mengikuti sidang paripurna istimewa, diharapkan anggota legislatif di daerah dapat mencermati isi pidato presiden. Sebab, langkah, kebijakan, dan solusi yang diucapkan oleh presiden dalam sidang tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Dengarkan Suara (untuk) Rakyat
Bukankah tugas utama anggota legislatif adalah "mendengarkan", kemudian "sidang"? Artinya, bukan semata-mata mendengarkan suara rakyat, tapi juga suara yang menyangkut nasib masyarakat. Termasuk, pidato presiden yang berkaitan dengan masalah masyarakat. Misalnya, anggaran pendidikan. Sebab, apa yang disampaikan presiden dalam sidang paripurna istimewa tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Bila anggota legislatif "tuli" dari suara yang diperdengarkan di pusat, bagaimana mungkin mampu menjadi alat kontrol bagi kinerja pemerintah di daerah.
Menyaksikan begitu atraktifnya anggota dewan yang tidak mengikuti dan mendengarkan pidato kenegaraan, ada beberapa hal yang patut cermati. Pertama, terkait dengan persoalan kebangsaan dan nasionalisme. Mentalitas nasionalisme anggota legislatif tersebut layak diragukan. Sebab, mendengarkan pidato kenegaraan, apalagi mengenai peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, secara simbolis merupakan cermin etos nasionalisme. Apalagi, mereka berkedudukan sebagai elemen negara yang dibayar dari uang negara.
Kedua, sangat patut diragukan keberpihakan dan komitmen mereka (anggota legislatif) untuk menjadi wakil rakyat. Sungguh ironis bila paparan pidato kepala negara yang sarat kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan program untuk masyarakat justru diabaikan atau dipandang sebelah mata oleh anggota legislatif di tingkat daerah, yakni DPRD. Itu dapat dijadikan indikasi, pada dasarnya banyak anggota legislatif di daerah kurang perhatian berhadap berbagai hal menyangkut nasib rakyat daerah yang berada dalam wilayah kerja dan tanggung jawabnya.
Ketiga, secara etika anggota DPRD itu telah menunjukkan perilaku tidak patut dicontoh oleh masyarakat pada umumnya bila pidato seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan dalam sistem presidensial, yang notabene berkedudukan lebih tinggi daripada anggota DPRD, saja bisa diabaikan. Bukan tidak mungkin mereka akan lebih tidak peduli lagi pada suara masyarakat bawah. Di sisi lain, keengganan anggota legislatif (daerah) dalam menghargai pidato presiden dapat pula dimaknai sebagai bentuk pembangkangan. Pembangkangan tersebut bisa dikaitkan karena perbedaan partai politik antara SBY dengan anggota legislatif yang absen.
Rakyat Harus "Menghukum"
Lepas dari beberapa indikasi itu, mangkirnya anggota DPRD Jatim pada saat Presiden SBY menyampaikan pidato kenegaraan menjelang peringatan kemerdekaan RI harus diusut lebih lanjut. Masyarakat semestinya mendesak dan mendukung Badan Kehormatan (BK) DPRD Jatim menjalankan tugasnya. Termasuk, memberikan sanksi terkait dengan sikap indisipliner anggota DPRD Jatim tersebut.
Paling tidak, BK DPRD Jatim bisa mengumumkan ke hadapan publik nama-nama anggota DPRD Jatim yang "menghilang" tanpa alasan jelas dari ruang sidang paripurna istimewa itu. Selanjutnya, biarkan masyarakat menghukum dengan caranya sendiri. Yang penting, sanksi dari masyarakat tidak berseberangan dengan hukum positif/formal.
Dalam hal ini, penulis sangat tidak setuju dengan Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid yang menyatakan bahwa ketidakhadiran mereka itu "hanya" pelanggaran etika dan tata tertib dewan. Sebab, bila masalah etika dan kedisiplinan dipandang sebagai hal remeh ("hanya"), hal-hal lain akan bisa diperlakukan lebih buruk lagi. Mengapa? Sebab, etika dan kedisiplinan merupakan bagian penting "mental dan moral" individu. Bila persoalan sepele saja mereka tidak bisa menghargai, bagaimana kalau berkaitan dengan kepentingan rakyat yang lebih luas?
Karena itu pula, menyongsong Pemilihan Umum 2009, masyarakat harus lebih cerdas. Masyarakat jangan sampai terbuai oleh berbagai janji dan suap. Pikir-pikirlah sebelum memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang yang tidak memperhatikan etika untuk kembali menguasai panggung legislatif.
Masyarakat Jatim harus mencatat, pada 15 Agustus 2008, 63 anggota DPRD Jatim mengabaikan pidato presiden dalam sidang paripurna istimewa terkait kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka tidak lagi sekadar tidur di ruang sidang, tapi secara berjamaah tidak menghadiri sidang. (*)
Kamis, 14 Agustus 2008
Goblok (?!), Enjoy Aja !
Judul buku : Guru Goblok Ketemu Murid Goblok
Penulis : Iman Supriyono
Penerbit : SNF Consulting, Surabaya
Tahun : Mei 2008
Tebal : 264 halaman
Sangat banyak di negeri ini orang yang sesungguhnya pantas disebut sebagai orang goblok, tetapi tidak pernah mau untuk mengakui kegoblokannya. Apalagi sampai dengan menyadari bahwa dirinya benar-benar goblok. Mengapa demikian ? Memang sungguh sangat memerahkan telinga --- dan pasti ingin melakukan tindakan-tindakan yang benar-benar “goblok” --- bila ada yang menyematkan identitas pada diri dengan panggilan “orang goblok”.
Meskipun demikian, dibalik sangat banyaknya orang goblok yang emoh disebut sebagai orang goblok, masih ada sebagian kecil orang yang sudi untuk mengakui dan menyadari bahwa dirinya adalah orang goblok. Bahkan mereka tampak enjoy untuk menyebut dan disebut sebagai orang goblok. Mengapa pula demikian ? Karena dengan memproklamirkan diri sebagai “orang goblok”, mereka mampu melapangkan jalan kesempatan yang luas dan panjang untuk selalu belajar dan belajar.
Salah satu manusia langkah yang tidak malu untuk mendeklarasikan diri sebagai “orang goblok” ialah Iman Supriyono (dan gurunya, Abdul Rachim). Dengan kesadarannya yang sangat dalam sebagai orang goblok tersebut, akhirnya buku “Guru Goblok Ketemu Murid Goblok” ini lahir. Hebatnya lagi, buku Iman Supriyono yang (merasa) goblok ini merupakan karya buku ke-7 (tujuh)nya. Hebat, orang goblok bisa nulis buku. Padahal yang selama ini mengaku “pinter” saja banyak yang tidak mampu menggoreskan satu pun kalimat bermakna, dan selalu marah kalau dipanggil “goblok”.
Tingkatan Goblok
Tapi Iman Supriyono dan gurunya ini bukanlah orang ‘goblok’ yang sembarang goblok. Mereka adalah jenis manusia ‘goblok’ khusus. Menurutnya, kegoblokan manusia itu dapat dipilah menjadi 3 tingkatan. Tingkat Pertama, orang goblok yang masih menyadari bahwa dirinya goblok. Goblok tingkat pertama ini bahkan menurut Iman Supriyono merupakan goblok yang disarankan. Seseorang boleh saja (dan bahkan harus) merasa goblok. Syaratnya, masih menyadari bahwa dirinya goblok dan kemudian mau belajar terus menerus.
Bahkan setiap saat kita harus merasa goblok. Maksudnya ? Setiap saat merasa ada sesuatu yang kita ingin bisa tetapi belum bisa. Tindak lanjuti dengan belajar hingga bisa. Begitu bisa, segera temukan apa lagi yang belum bisa. Temukan satu kegoblokan lagi. Pelari lagi sampai bisa. Begitu bisa…. Temukan satu kegoblokan lagi, pelajari sampai bisa, temukan kegoblokan lagi….. demikian seterusnya. Selalu goblok (hal. 83). Inilah yang disebut sebagai “goblok dinamis” atau goblok yang beruntung.
Sedangkan tingkatan kedua, orang goblok yang tidak menyadari bahwa dirinya goblok. Orang goblok jenis ini tidak akan pernah berkembang (stagnan). Inilah yang juga bisa disebut dengan “goblok statis”, karena membiarkan diri untuk tetap goblok dalam satu hal selamanya.
Dan tingkatan ketiga, orang goblok yang tidak merasa dirinya goblok dan bahkan suka menggoblok-goblokkan orang lain. Inilah jenis manusia yang terjangkiti penyakit goblok total, goblok sempurna, goblok absolut. Orang goblok absolut ini bila dinasehati tentang kegoblokannya, serta merta ia menolak. Bahkan karena merasa dirinya pintar dari orang yang menasehatinya. Inilah jenis manusia yang merasa pintar padahal goblok. Karena itu, Iman Supriyono mewanti-wanti agar kita tidak termasuk golongan orang yang goblok jenis ini. Bahaya !!! (hal. 84).
Butuh Guru Goblok
Tetapi untuk menjadi “goblok dinamis” pun membutuhkan kecerdasan yang berlipat. Untuk belajar menumbuhkan kesadaran sebagai orang goblok, dibutuhkan seorang guru yang bisa mendidik untuk bisa merasa goblok. Nach, guru jenis ini pun ternyata juga sangat langka. Sebab yang banyak ialah guru yang menuntut muridnya pintar dan cenderung menyisihkan murid yang bergaya goblok. Tapi sang guru pun kerapkali tidak mau dikalahkan oleh para muridnya, sehingga dia (guru) sendiri pun kemudian menjadi sok pintar dan keminter.
Karena itulah, Iman Supriyono pun pantas merasa bersyukur karena bisa bertemu dan mendapatkan guru yang sudi mendidiknya untuk bisa merasa goblok. Lebih dari itu, Pak Rohim --- yang diklaimnya sebagai guru (dalam buku ini) --- rela untuk menggoblokkan dirinya yang tidak pernah bosan untuk mendidik dan bahkan memberi kepercayaan terhadap murid-muridnya yang goblok --- yang salah satunya ialah penulis buku ini.
Dengan tempaan guru gobloknya, akhirnya Iman Supriyono yang saat ini merupakan konsultan senior di SNF Consulting, Surabaya tidak pernah berhenti untuk terus merasa goblok. Salah satu bukti kesadaran akan kegoblokan dirinya ialah tentang mimpinya untuk bisa membuat kantor konsultan yang bisa dipercaya perusahaan-perusahaan kelas dunia. Akan tetapi hingga saat ini belum tercapai. Belum bisa. Goblok. Dan karena itu, ia tidak akan pernah berhenti untuk mengentaskan diri dari ambisi goblok tersebut hingga tercapai.
Memperhatikan semangat Iman Supriyono yang meledak-ledak untuk membakar jiwa entrepreneur dan investor ini, maka kehadiran buku perlu menjadi pegangan wajib bagi mereka yang ingin melepaskan diri dari kegoblokan statis dan bahkan kegoblokan absolut. Bahkan tidak hanya bagi mereka yang sedang ingin mengembangkan usaha bisnis jasa saja, tetapi juga para pendidik (baca : guru dan atau dosen) yang selalu merasa sok lebih pandai dari murid atau mahasiswanya. Tauladan Pak Rohim --- yang selalu merasa sebagai guru goblok --- perlu diwarisi oleh para pemegang kunci gerbang dunia akademis.
Ada banyak kelebihan dari buku ini. Bahasa yang digunakan sangat mengalir dan enak untuk dibaca --- boleh dikata, ketika saya membaca buku ini seolah sedang membaca sebuah novel. Bahasa yang ringan tetapi sarat dengan makna-makna. Selain itu, sentilan-sentilan pedas tidak justru membuat kita marah dan menutup buku. Tapi sebaliknya, justru kian bernafsu untuk melumatnya sampai habis. Tidak ada kata lain untuk memuaskan rasa penasaran dibalik judul buku yang terkesan ‘melecehkan’ itu, kecuali membaca isinya. Karena hanya orang-orang goblok absolut saja yang pasti enggan untuk menikmati buku ini. “Goblok (?!), Enjoy Aja !”
Penerbit : SNF Consulting, Surabaya
Tahun : Mei 2008
Tebal : 264 halaman
Sangat banyak di negeri ini orang yang sesungguhnya pantas disebut sebagai orang goblok, tetapi tidak pernah mau untuk mengakui kegoblokannya. Apalagi sampai dengan menyadari bahwa dirinya benar-benar goblok. Mengapa demikian ? Memang sungguh sangat memerahkan telinga --- dan pasti ingin melakukan tindakan-tindakan yang benar-benar “goblok” --- bila ada yang menyematkan identitas pada diri dengan panggilan “orang goblok”.
Meskipun demikian, dibalik sangat banyaknya orang goblok yang emoh disebut sebagai orang goblok, masih ada sebagian kecil orang yang sudi untuk mengakui dan menyadari bahwa dirinya adalah orang goblok. Bahkan mereka tampak enjoy untuk menyebut dan disebut sebagai orang goblok. Mengapa pula demikian ? Karena dengan memproklamirkan diri sebagai “orang goblok”, mereka mampu melapangkan jalan kesempatan yang luas dan panjang untuk selalu belajar dan belajar.
Salah satu manusia langkah yang tidak malu untuk mendeklarasikan diri sebagai “orang goblok” ialah Iman Supriyono (dan gurunya, Abdul Rachim). Dengan kesadarannya yang sangat dalam sebagai orang goblok tersebut, akhirnya buku “Guru Goblok Ketemu Murid Goblok” ini lahir. Hebatnya lagi, buku Iman Supriyono yang (merasa) goblok ini merupakan karya buku ke-7 (tujuh)nya. Hebat, orang goblok bisa nulis buku. Padahal yang selama ini mengaku “pinter” saja banyak yang tidak mampu menggoreskan satu pun kalimat bermakna, dan selalu marah kalau dipanggil “goblok”.
Tingkatan Goblok
Tapi Iman Supriyono dan gurunya ini bukanlah orang ‘goblok’ yang sembarang goblok. Mereka adalah jenis manusia ‘goblok’ khusus. Menurutnya, kegoblokan manusia itu dapat dipilah menjadi 3 tingkatan. Tingkat Pertama, orang goblok yang masih menyadari bahwa dirinya goblok. Goblok tingkat pertama ini bahkan menurut Iman Supriyono merupakan goblok yang disarankan. Seseorang boleh saja (dan bahkan harus) merasa goblok. Syaratnya, masih menyadari bahwa dirinya goblok dan kemudian mau belajar terus menerus.
Bahkan setiap saat kita harus merasa goblok. Maksudnya ? Setiap saat merasa ada sesuatu yang kita ingin bisa tetapi belum bisa. Tindak lanjuti dengan belajar hingga bisa. Begitu bisa, segera temukan apa lagi yang belum bisa. Temukan satu kegoblokan lagi. Pelari lagi sampai bisa. Begitu bisa…. Temukan satu kegoblokan lagi, pelajari sampai bisa, temukan kegoblokan lagi….. demikian seterusnya. Selalu goblok (hal. 83). Inilah yang disebut sebagai “goblok dinamis” atau goblok yang beruntung.
Sedangkan tingkatan kedua, orang goblok yang tidak menyadari bahwa dirinya goblok. Orang goblok jenis ini tidak akan pernah berkembang (stagnan). Inilah yang juga bisa disebut dengan “goblok statis”, karena membiarkan diri untuk tetap goblok dalam satu hal selamanya.
Dan tingkatan ketiga, orang goblok yang tidak merasa dirinya goblok dan bahkan suka menggoblok-goblokkan orang lain. Inilah jenis manusia yang terjangkiti penyakit goblok total, goblok sempurna, goblok absolut. Orang goblok absolut ini bila dinasehati tentang kegoblokannya, serta merta ia menolak. Bahkan karena merasa dirinya pintar dari orang yang menasehatinya. Inilah jenis manusia yang merasa pintar padahal goblok. Karena itu, Iman Supriyono mewanti-wanti agar kita tidak termasuk golongan orang yang goblok jenis ini. Bahaya !!! (hal. 84).
Butuh Guru Goblok
Tetapi untuk menjadi “goblok dinamis” pun membutuhkan kecerdasan yang berlipat. Untuk belajar menumbuhkan kesadaran sebagai orang goblok, dibutuhkan seorang guru yang bisa mendidik untuk bisa merasa goblok. Nach, guru jenis ini pun ternyata juga sangat langka. Sebab yang banyak ialah guru yang menuntut muridnya pintar dan cenderung menyisihkan murid yang bergaya goblok. Tapi sang guru pun kerapkali tidak mau dikalahkan oleh para muridnya, sehingga dia (guru) sendiri pun kemudian menjadi sok pintar dan keminter.
Karena itulah, Iman Supriyono pun pantas merasa bersyukur karena bisa bertemu dan mendapatkan guru yang sudi mendidiknya untuk bisa merasa goblok. Lebih dari itu, Pak Rohim --- yang diklaimnya sebagai guru (dalam buku ini) --- rela untuk menggoblokkan dirinya yang tidak pernah bosan untuk mendidik dan bahkan memberi kepercayaan terhadap murid-muridnya yang goblok --- yang salah satunya ialah penulis buku ini.
Dengan tempaan guru gobloknya, akhirnya Iman Supriyono yang saat ini merupakan konsultan senior di SNF Consulting, Surabaya tidak pernah berhenti untuk terus merasa goblok. Salah satu bukti kesadaran akan kegoblokan dirinya ialah tentang mimpinya untuk bisa membuat kantor konsultan yang bisa dipercaya perusahaan-perusahaan kelas dunia. Akan tetapi hingga saat ini belum tercapai. Belum bisa. Goblok. Dan karena itu, ia tidak akan pernah berhenti untuk mengentaskan diri dari ambisi goblok tersebut hingga tercapai.
Memperhatikan semangat Iman Supriyono yang meledak-ledak untuk membakar jiwa entrepreneur dan investor ini, maka kehadiran buku perlu menjadi pegangan wajib bagi mereka yang ingin melepaskan diri dari kegoblokan statis dan bahkan kegoblokan absolut. Bahkan tidak hanya bagi mereka yang sedang ingin mengembangkan usaha bisnis jasa saja, tetapi juga para pendidik (baca : guru dan atau dosen) yang selalu merasa sok lebih pandai dari murid atau mahasiswanya. Tauladan Pak Rohim --- yang selalu merasa sebagai guru goblok --- perlu diwarisi oleh para pemegang kunci gerbang dunia akademis.
Ada banyak kelebihan dari buku ini. Bahasa yang digunakan sangat mengalir dan enak untuk dibaca --- boleh dikata, ketika saya membaca buku ini seolah sedang membaca sebuah novel. Bahasa yang ringan tetapi sarat dengan makna-makna. Selain itu, sentilan-sentilan pedas tidak justru membuat kita marah dan menutup buku. Tapi sebaliknya, justru kian bernafsu untuk melumatnya sampai habis. Tidak ada kata lain untuk memuaskan rasa penasaran dibalik judul buku yang terkesan ‘melecehkan’ itu, kecuali membaca isinya. Karena hanya orang-orang goblok absolut saja yang pasti enggan untuk menikmati buku ini. “Goblok (?!), Enjoy Aja !”
Selasa, 12 Agustus 2008
Kotak Masjid sebagai Dana Sosial
Oleh Abd Sidiq Notonegoro
Musibah besar kembali mengguncang negeri. Gempa tektonik dahsyat yang berkekuatan 5,9 skala Richter menghantam Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tidak saja melumpuhkan kehidupan masyarakat, tetapi juga menghancurkannya.
Tidaklah berlebihan kalau bencana ini menyebabkan Indonesia kembali menangis. Karena derita ini bukan hanya derita masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah (Jateng), tetapi juga merupakan derita seluruh masyarakat negeri ini. Patutlah bencana ini kita sebut sebagai bencana nasional. Sehingga, siapa pun memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan yang dapat meringankan beban derita masyarakat yang terkena musibah.
Tiada yang patut disalahkan, pun juga tidak perlu harus dihubung- hubungkan dengan hal-hal yang berbau klenikisme dan mistis. Itu karena, secara ilmiah telah dijelaskan bahwa gempa tersebut disebabkan oleh tumbukan lempengan (lempeng Indo-Australia), dan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja.
Namun, sebagai masyarakat yang religius, bencana ini memang tidak dapat sekadar dipahami sebagai hal yang rasional belaka. Ada hal-hal yang bersifat meta-rasional, jauh dari jangkauan akal dan nalar empiris manusia, yang patut diambil hikmahnya. Karena itu, bencana ini harus mampu menyentuh dan mengasah batin kita yang jauh dari area musibah.
Minimal, dari bencana tersebut dapat melahirkan dua kesadaran. Pertama, mereka yang tertimpa musibah merupakan saudara kita yang seagama, sesama umat beragama dan satu bangsa. Atau paling tidak satu spesies dengan kita, yaitu sama-sama manusia yang punya sifat manusiawi. Kedua, bencana semacam ini juga dapat menimpa diri kita dan di mana saja. Bantuan yang diberikan sejatinya adalah investasi atau saham kita jikalau suatu saat kita juga mengalami hal yang serupa, meskipun hal tersebut tidak perlu dan tidak pernah kita harapkan. Mengasah nurani
Dan tampaknya, kesadaran kemanusiaan masyarakat bangsa ini (bahkan masyarakat dunia) kembali tersentuh dengan musibah tektonik ini. Di mana-mana masyarakat bahu-membahu menggalang amal kemanusiaan untuk "sekadar" meringankan beban derita korban bencana. Bala bantuan pun mengalir dengan cepatnya sehingga dalam waktu yang relatif sangat cepat telah terkumpul dana miliaran rupiah. Belum lagi yang berupa bahan pangan, obat-obatan, dan maupun pakaian.
Marilah kita lihat, bagaimana perhatian masyarakat bangsa ini dalam mengekspresikan kepedulian terhadap sesama. Mulai dari mereka yang tampak sangat agamis sampai dengan mereka yang selama ini dianggap jauh dari simbol-simbol ritus keagamaan. Tampak dari seluruh mereka menunjukkan watak atau sifat aslinya, watak atau sifat manusia sejati yang sejak asal dibekali oleh Tuhan yang bernama fitrah, yaitu hasrat-hasrat dasariah untuk selalu melakukan kebaikan untuk sesamanya.
Mungkin dari sebagian mereka mengatakan, semua apa yang dilakukan bukan karena kepentingan agama (apalagi kalau sekadar kepentingan politik), tetapi semata-mata adalah faktor nurani, kepentingan kemanusiaan. Namun, cukuplah kita mengatakan bahwa itu semua sesungguhnya lahir dari fitrah keberagamaan yang paling substansial.
Mungkin hanya satu keinginan kita, semoga kemanusiaan ini tidak cepat berlalu. Kerelaan untuk membantu sesama, kerelaan anggota legislatif untuk dipotong gaji bulanannya, kerelaan seluruh anak negeri ini untuk peduli dengan sesamanya. Baik ketika ada terpaan bencana alam maupun tidak.
Sekali lagi, sebagai masyarakat religius perlu memandang bencana alam merupakan peringatan Tuhan-karena tidak harus setiap bencana dimaknai azab atau siksa. Sapaan Tuhan ini boleh jadi berkaitan dengan mudah "buta"-nya hati nurani masyarakat akibat terbelenggu individualisme, materialisme, hedonisme, dan kapitalisme. Bencana ini ibarat alat pengasah hati agar tajam kembali untuk dapat menggores noda hati. Alangkah indahnya
ada Jumat lalu, penulis shalat Jumat di masjid kecil tapi tampak megah di daerah pinggiran Surabaya. Seperti menjadi tradisi, sebelum khotbah Jumat dimulai, takmir masjid mengumumkan perolehan infak Jumat sebelumnya. Disebutkan bahwa infak Jumat sebelumnya sebesar Rp 450.000 sehingga total infak yang berada di kas masjid sebesar Rp 65 juta.
Dapat dibayangkan, andaikata seluruh masjid di seluruh negeri ini dengan "penghasilan" tiap Jumat rata-rata Rp 100.000, berapa dana umat yang dapat dikumpulkan? Bukan saja miliaran, tetapi sangat mungkin puluhan triliun rupiah.
Sayangnya, dana umat tersebut sering kali difungsikan untuk hal- hal yang sangat tidak produktif atau tidak bermanfaat, yaitu sekadar untuk merehab masjid yang masih tampak megah, hanya sekadar untuk memenuhi selera modernitas sehingga masjid kelihatan lebih indah dan modern. Bahkan lebih tragis lagi, terkadang penggunaannya tidak jelas dan tidak transparan.
Oleh karena itu, alangkah indahnya jikalau seluruh masjid ini mengorientasikan dana infak yang dihimpunnya untuk korban bencana sehingga masjid betul-betul menampakkan "Rumah Tuhan" yang di masa Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai "tempat penyelamatan". Dalam haditsnya, Nabi menjamin bahwa masjid merupakan tempat yang paling aman untuk mencari keselamatan diri.
Saatnya para pengelola masjid menyadari bahwa dana infak tersebut merupakan dana umat yang harus dikembalikan kepada umat yang membutuhkan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah membutuhkan masjid yang megah dan kokoh secara fisik. Tuhan hanya menegaskan perlunya masjid yang ramai oleh manusia yang mencari keselamatan (akhirat).
Akhirnya, mudah-mudahan dengan tulisan ini para "penguasa" masjid tersentuh hatinya untuk memberikan dana umat yang dikumpulkan setiap Jumat untuk masyarakat Yogyakarta dan Jateng yang menderita. Dan, mudah-mudahan para pengelola masjid tidak menutupi "wajah" ramah Tuhan-yang belas kasih di hadapan hamba-Nya-dan menggantinya dengan "raut wajah" yang lain.
Tidaklah berlebihan kalau bencana ini menyebabkan Indonesia kembali menangis. Karena derita ini bukan hanya derita masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah (Jateng), tetapi juga merupakan derita seluruh masyarakat negeri ini. Patutlah bencana ini kita sebut sebagai bencana nasional. Sehingga, siapa pun memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan yang dapat meringankan beban derita masyarakat yang terkena musibah.
Tiada yang patut disalahkan, pun juga tidak perlu harus dihubung- hubungkan dengan hal-hal yang berbau klenikisme dan mistis. Itu karena, secara ilmiah telah dijelaskan bahwa gempa tersebut disebabkan oleh tumbukan lempengan (lempeng Indo-Australia), dan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja.
Namun, sebagai masyarakat yang religius, bencana ini memang tidak dapat sekadar dipahami sebagai hal yang rasional belaka. Ada hal-hal yang bersifat meta-rasional, jauh dari jangkauan akal dan nalar empiris manusia, yang patut diambil hikmahnya. Karena itu, bencana ini harus mampu menyentuh dan mengasah batin kita yang jauh dari area musibah.
Minimal, dari bencana tersebut dapat melahirkan dua kesadaran. Pertama, mereka yang tertimpa musibah merupakan saudara kita yang seagama, sesama umat beragama dan satu bangsa. Atau paling tidak satu spesies dengan kita, yaitu sama-sama manusia yang punya sifat manusiawi. Kedua, bencana semacam ini juga dapat menimpa diri kita dan di mana saja. Bantuan yang diberikan sejatinya adalah investasi atau saham kita jikalau suatu saat kita juga mengalami hal yang serupa, meskipun hal tersebut tidak perlu dan tidak pernah kita harapkan. Mengasah nurani
Dan tampaknya, kesadaran kemanusiaan masyarakat bangsa ini (bahkan masyarakat dunia) kembali tersentuh dengan musibah tektonik ini. Di mana-mana masyarakat bahu-membahu menggalang amal kemanusiaan untuk "sekadar" meringankan beban derita korban bencana. Bala bantuan pun mengalir dengan cepatnya sehingga dalam waktu yang relatif sangat cepat telah terkumpul dana miliaran rupiah. Belum lagi yang berupa bahan pangan, obat-obatan, dan maupun pakaian.
Marilah kita lihat, bagaimana perhatian masyarakat bangsa ini dalam mengekspresikan kepedulian terhadap sesama. Mulai dari mereka yang tampak sangat agamis sampai dengan mereka yang selama ini dianggap jauh dari simbol-simbol ritus keagamaan. Tampak dari seluruh mereka menunjukkan watak atau sifat aslinya, watak atau sifat manusia sejati yang sejak asal dibekali oleh Tuhan yang bernama fitrah, yaitu hasrat-hasrat dasariah untuk selalu melakukan kebaikan untuk sesamanya.
Mungkin dari sebagian mereka mengatakan, semua apa yang dilakukan bukan karena kepentingan agama (apalagi kalau sekadar kepentingan politik), tetapi semata-mata adalah faktor nurani, kepentingan kemanusiaan. Namun, cukuplah kita mengatakan bahwa itu semua sesungguhnya lahir dari fitrah keberagamaan yang paling substansial.
Mungkin hanya satu keinginan kita, semoga kemanusiaan ini tidak cepat berlalu. Kerelaan untuk membantu sesama, kerelaan anggota legislatif untuk dipotong gaji bulanannya, kerelaan seluruh anak negeri ini untuk peduli dengan sesamanya. Baik ketika ada terpaan bencana alam maupun tidak.
Sekali lagi, sebagai masyarakat religius perlu memandang bencana alam merupakan peringatan Tuhan-karena tidak harus setiap bencana dimaknai azab atau siksa. Sapaan Tuhan ini boleh jadi berkaitan dengan mudah "buta"-nya hati nurani masyarakat akibat terbelenggu individualisme, materialisme, hedonisme, dan kapitalisme. Bencana ini ibarat alat pengasah hati agar tajam kembali untuk dapat menggores noda hati. Alangkah indahnya
ada Jumat lalu, penulis shalat Jumat di masjid kecil tapi tampak megah di daerah pinggiran Surabaya. Seperti menjadi tradisi, sebelum khotbah Jumat dimulai, takmir masjid mengumumkan perolehan infak Jumat sebelumnya. Disebutkan bahwa infak Jumat sebelumnya sebesar Rp 450.000 sehingga total infak yang berada di kas masjid sebesar Rp 65 juta.
Dapat dibayangkan, andaikata seluruh masjid di seluruh negeri ini dengan "penghasilan" tiap Jumat rata-rata Rp 100.000, berapa dana umat yang dapat dikumpulkan? Bukan saja miliaran, tetapi sangat mungkin puluhan triliun rupiah.
Sayangnya, dana umat tersebut sering kali difungsikan untuk hal- hal yang sangat tidak produktif atau tidak bermanfaat, yaitu sekadar untuk merehab masjid yang masih tampak megah, hanya sekadar untuk memenuhi selera modernitas sehingga masjid kelihatan lebih indah dan modern. Bahkan lebih tragis lagi, terkadang penggunaannya tidak jelas dan tidak transparan.
Oleh karena itu, alangkah indahnya jikalau seluruh masjid ini mengorientasikan dana infak yang dihimpunnya untuk korban bencana sehingga masjid betul-betul menampakkan "Rumah Tuhan" yang di masa Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai "tempat penyelamatan". Dalam haditsnya, Nabi menjamin bahwa masjid merupakan tempat yang paling aman untuk mencari keselamatan diri.
Saatnya para pengelola masjid menyadari bahwa dana infak tersebut merupakan dana umat yang harus dikembalikan kepada umat yang membutuhkan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah membutuhkan masjid yang megah dan kokoh secara fisik. Tuhan hanya menegaskan perlunya masjid yang ramai oleh manusia yang mencari keselamatan (akhirat).
Akhirnya, mudah-mudahan dengan tulisan ini para "penguasa" masjid tersentuh hatinya untuk memberikan dana umat yang dikumpulkan setiap Jumat untuk masyarakat Yogyakarta dan Jateng yang menderita. Dan, mudah-mudahan para pengelola masjid tidak menutupi "wajah" ramah Tuhan-yang belas kasih di hadapan hamba-Nya-dan menggantinya dengan "raut wajah" yang lain.
Abd Sidiq Notonegoro
Aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), tinggal di Gresik
Langganan:
Postingan (Atom)